Saudi desak penghentian upaya definisi ulang gencatan senjata Gaza

Istanbul (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan agar upaya “mendefinisikan ulang” gencatan senjata di Gaza dihentikan dan menghindari negosiasi ulang atas ketentuan yang telah disetujui dan disahkan Dewan Keamanan PBB.

“Kami tidak dapat menerima adanya redefinisi atau negosiasi ulang atas apa yang telah kami sepakati dan juga apa yang telah ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan yang telah disahkan dan disambut oleh semua pihak,” kata Menteri Berkuasa Penuh dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Manal Radwan, dalam forum Doha Forum 2025, Sabtu (6/12).

“Karena itu, kita tidak bisa kembali mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gencatan senjata, apa yang dimaksud dengan perlucutan senjata, atau apa yang dimaksud dengan proses yang dipimpin Palestina dalam pemerintahan Gaza,” sambungnya.

Radwan menegaskan bahwa mengubah prinsip-prinsip utama gencatan senjata berisiko menempatkan kawasan pada “jalur menyimpang” yang membuat perhatian teralihkan pada detail taktis dan mengabaikan inti konflik.

“Kita tidak boleh terus menerus mendefinisikan ulang hal-hal ini hingga akhirnya kita terjebak pada banyak detail tentang apa, siapa, kapan dan kehilangan pandangan terhadap gambaran besar serta inti konflik,” ujarnya.

Radwan menekankan bahwa sebagian besar komunitas internasional sepakat bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan.

“Jika itu demikian, maka pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan implementasinya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Radwan memperingatkan agar Gaza tidak diperlakukan sebagai krisis yang berdiri sendiri dan menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari isu Palestina secara keseluruhan.

Ia menambahkan bahwa tidak ada mekanisme gencatan senjata atau bantuan kemanusiaan yang dapat berhasil jika tujuan politik yang lebih besar tidak dijaga.

Dia juga menegaskan bahwa tanpa pemenuhan hak-hak Palestina, tidak akan ada keamanan bagi siapa pun, termasuk bagi Israel, wilayah sekitarnya, dan dunia secara keseluruhan.

Radwan turut menekankan bahwa jalan ke depan bergantung pada menjaga kerangka kerja yang telah disepakati, mencegah perubahan definisi, dan memastikan implementasi tetap terkait dengan pembentukan negara Palestina.

“Jika kita tidak memastikan terpenuhinya keamanan dan aspirasi politik rakyat Palestina, tidak akan ada rencana apa pun di dunia yang mampu membawa kita melangkah maju, apalagi mencegah spiral kekerasan berikutnya,” katanya.

Gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober, menghentikan perang dua tahun Israel yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.

Fase pertama kesepakatan mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana itu juga mencakup rekonstruksi Gaza serta pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas.

Sumber: Anadolu