DPRD Provinsi Gorontalo temui gubernur minta akselerasi infrastruktur

Gorontalo (ANTARA) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menemui Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk meminta akselerasi pembangunan infrastruktur.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie di Gorontalo, Kamis, mengatakan pihaknya menyampaikan ke gubernur, hasil kunjungan kerja ke Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, khususnya dalam mendukung kesiapan Gorontalo menghadapi Pekan Nasional Petani dan Nelayan (Penas).

Espin mengatakan usulan sejumlah ruas jalan strategis telah diterima Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Freddy Siagian.

Pembangunan ruas jalan itu didorong melalui skema Inpres Jalan Desa (IJD)

"Percepatan realisasi sangat ditentukan oleh kelengkapan persyaratan teknis, mulai dari desain, kesiapan lahan, survei teknis hingga berita acara, sehingga jika boleh ini didorong Pak Gubernur melalui skema Inpres Jalan Desa," kata Espin.

Sementara itu, hasil pertemuan lainnya dengan BNPB yang diterima Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Andi Eviana, terungkap bahwa usulan enam paket pekerjaan senilai Rp47 miliar dari Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD masih terkendala kelengkapan administrasi.

Menurut Anggota Komisi III Sun Biki, BNPB menekankan pentingnya koordinasi intensif antara BPBD, Dinas PUPR, dan BNPB agar proses pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kementerian Keuangan itu dapat segera berjalan.

BNPB juga memastikan pada 2026, anggaran tersebut akan mengalir ke Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan catatan kesiapan daerah termasuk penyediaan dana pendampingnya.

Selain itu, bantuan kendaraan rescue dan pick up akan diberikan kepada Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam pertemuan tersebut merespons positif sejumlah catatan yang disampaikan.

"Nanti, semua catatan ini kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akan saya minta untuk ditata lagi. Sebab, kita tidak boleh pasif. Harus proaktif, menjemput peluang dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi," kata Gusnar.

Hadir mendampingi Gubernur Gorontalo pada pertemuan itu Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.