Gorontalo Utara (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan Motabi Kambungu yang digelar di Kecamatan Monano. Ia menilai agenda tersebut sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
Menurut Windra, Motabi Kambungu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui berbagai layanan langsung lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini adalah agenda pemerintah daerah untuk mengunjungi desa dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program seperti ini harus dimaksimalkan manfaatnya,” ujar Windra.
Ia juga menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempromosikan objek wisata Pantai Monano agar semakin dikenal luas dan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan Motabi Kambungu sebagai momen untuk berwisata bersama keluarga ke Pantai Monano. Ini juga sejalan dengan program Keluarga Syurga Kasih Sayang yang mendorong kebersamaan dalam keluarga,” tambahnya.
Selain sektor pariwisata, Windra mendorong agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berjualan dan meningkatkan pendapatan.
“UMKM harus diberi ruang. Kegiatan seperti ini tentu menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Di sisi lain, ia memberikan perhatian khusus kepada Dinas Sosial agar memanfaatkan momentum Motabi Kambungu untuk menyosialisasikan mekanisme pengusulan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data tersebut sangat krusial karena menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial.
“Banyak warga yang mengeluh karena tidak terakomodir dalam data, padahal secara ekonomi mereka jauh dari kata sejahtera. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Windra juga meminta Dinas Sosial agar transparan menyampaikan data masyarakat Gorontalo Utara yang tidak lagi diakomodir sebagai penerima bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) layanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat tidak tahu kenapa mereka tidak lagi terdaftar sebagai penerima PBI. Sosialisasi dan keterbukaan informasi sangat penting,” pungkasnya.
Pewarta: Susanti SakoEditor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
