Yogyakarta (ANTARA GORONTALO) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar
Nashir berharap Pemerintah Indonesia ikut berperan membantu memediasi
dalam penyelesaian konflik dan memanasnya hubungan diplomatik Arab Saudi
bersama sekutunya dengan Qatar.
"Saya yakin Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri dapat
mengambil peran itu," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik
Ditiro, Yogyakarta, Minggu malam.
Haedar berharap Pemerintah Indonesia bisa bersikap lebih
proaktif dalam menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif untuk
menanggapi isu konflik Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir
terhadap Qatar. "Kami harapkan bisa proaktif dan ambil inisiatif," kata
dia.
Ia masih memiliki keyakinan Pemerintah Indonesia mampu
memulihkan hubungan diplomatik empat negara Arab itu dengan Qatar. Hal
ini, menurut Haedar, berkaca dari pengalaman serupa sebelumnya, di mana
Presiden Joko Widodo mampu berperan aktif memediasi ketegangan hubungan
Arab Saudi dan Iran pada 2016.
"Dulu Pak Jokowi ketika terjadi ketegangan Arab Saudi dengan Iran mengambil peran sangat bagus," kata dia.
Menurut Haedar, saat ini Indonesia dapat menggunakan posisi
strategisnya sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Apalagi
argumentasi Indonesia, menurut dia, masih sangat diperhitungkan di
kalangan negara-negara anggota OKI.
"Posisi di OKI manfaatkan sebagai sarana politik Presiden Jokowi," kata Haedar.
Untuk mendinginkan hubungan diplomatik empat negara Arab dan
Qatar, menurut dia, memang membutuhkan peran mediator dari luar. Tanpa
segera diselesaikan, ketegangan keduanya dapat menimbulkan bencana bagi
negara-negara kawasan Jazirah Arab termasuk juga Indonesia.
"Jangan biarkan Timur Tengah menjadi kancah baru pertarungan
geopolitik yang akhirnya menimbulkan bencana kawasan," kata dia.
Muhammadiyah berharap Indonesia bantu mediasi konflik Saudi-Qatar
Senin, 12 Juni 2017 0:16 WIB