Gorontalo (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara menyebutkan 68 jembatan di daerah itu memerlukan penanganan cepat karena masuk dalam kategori rusak berat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara Haris Latif di Gorontalo, Sabtu, menyebutkan jumlah jembatan di wilayah pesisir tersebut, yang tercatat dalam daftar inventarisasi infrastruktur jembatan baik kategori rusak ringan, sedang hingga berat, mencapai total 272 jembatan.
Puluhan di antaranya merupakan jembatan yang dibangun sejak kabupaten tersebut masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Gorontalo.
"Jadi sebanyak 68 jembatan di daerah ini tergolong rusak berat dari total 272 jembatan tersebar di 11 wilayah kecamatan. Ada sekitar 30-an jembatan di antaranya, merupakan infrastruktur bawaan atau dibangun sejak kabupaten ini masih menjadi wilayah Kabupaten Gorontalo," katanya.
Pemerintah daerah, kata dia, terus berkoordinasi dengan pihak TNI dalam rangka kegiatan pembangunan jembatan khususnya yang menuju akses pendidikan, seperti jembatan gantung dan jembatan bailey atau jembatan rangka baja.
Untuk kegiatan tersebut di tahun 2026 ini, pembangunan jembatan akan diambil alih oleh pihak TNI, sebagaimana program Presiden dalam rangka percepatan peningkatan infrastruktur tersebut atau disebut jembatan perintis Garuda.
"Kami terus melengkapi data dan berkoordinasi untuk mendukung kelancaran program tersebut," kata Haris.
Pemerintah daerah pun terus mengupayakan perbaikan jembatan kategori rusak berat lainnya, seperti jembatan rusak parah yang ada di Desa Potanga, Kecamatan Biawu.
Di desa itu, terdapat satu ruas jalan yang memiliki delapan jembatan dan seluruhnya dalam kondisi rusak berat.
Empat jembatan di antaranya telah diperbaiki bagian atasnya, pada Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran cukup minim hanya mencapai Rp180 juta.
Sisanya belum dilaksanakan namun sangat dikhawatirkan dapat menyebabkan akses jalan ke desa tersebut putus lagi, sebab kondisi jembatan yang rusak parah.
Oleh karena itu, untuk Tahun Anggaran 2026 ini, kata Haris, pihaknya terus berupaya mengusulkan ke pihak Balai Jalan untuk mengintervensi perbaikan jembatan-jembatan tersebut.
"Kami terus berupaya memperkuat koordinasi dan memasukkan data-data faktual dan valid sesuai kondisi di lapangan, agar pihak Balai Jalan bisa mengintervensi pembangunannya. Pemerintah daerah berharap doa dan dukungan masyarakat agar harapan tersebut dapat terwujud di tengah efisiensi anggaran saat ini," kata Haris pula.
Pewarta: Susanti SakoEditor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
