Bawaslu Gorontalo konsolidasi demokrasi perkuat akurasi data pemilih

Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo melakukan konsolidasi demokrasi bersama Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo untuk memperkuat akurasi data pemilih

Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Selasa sebagai langkah strategis dalam memastikan akurasi data pemilih menjelang tahapan pemilu berikutnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin Akili, didampingi pejabat fungsional Iswan Maksum bersama jajaran staf sekretariat.

Bawaslu diterima langsung Kepala Dinas serta kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Wahyudin mengatakan konsolidasi ini difokuskan pada penguatan sinergi antar lembaga, dalam pengelolaan data kependudukan yang menjadi basis utama daftar pemilih.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas secara mendalam terkait data penduduk di Provinsi Gorontalo, khususnya warga yang telah berusia 17 tahun.

Data ini menjadi krusial karena merupakan potensi pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam pemilu.

Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam daftar pemilih.

Wahyudin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kami melakukan konsolidasi ini untuk memastikan data pemilih, khususnya pemilih pemula dapat teridentifikasi secara akurat dan tidak ada yang terlewat,” katanya.

Lebih lanjut, Bawaslu bersama Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepakat untuk memperkuat kerjasama melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), sinkronisasi data kependudukan berbasis Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta validasi data pemilih pemula.

“Sinergi ini bertujuan menjaga akurasi daftar pemilih sekaligus mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,” kata Wahyudin pula.

Melalui konsolidasi ini, diharapkan kualitas data pemilih di Provinsi Gorontalo semakin baik, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel dan inklusif.