BPS: Subsidi tiket pesawat mampu redam inflasi Gorontalo

Gorontalo (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Watekhi mengatakan subsidi tiket pesawat dari pemerintah mampu meredam laju inflasi di daerah itu pada Maret 2026.

Menurut Watekhi di Gorontalo, Kamis, intervensi pemerintah tersebut berhasil menyeimbangkan harga pada bahan pangan menjelang Lebaran 2026.

Berdasarkan data BPS, sektor angkutan udara tercatat deflasi sebesar 0,04 persen.

Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan subsidi yang diberlakukan pemerintah untuk menghadapi periode Idul Fitri 1447 H.

"Kebijakan pemerintah terkait subsidi angkutan udara untuk menghadapi Idul Fitri pada tanggal 14 sampai 29 Maret, terlihat dampaknya pada deflasi sektor transportasi udara," katanya.

Kehadiran subsidi ini menjadi faktor kunci yang menahan laju inflasi umum tetap berada di angka 0,24 persen secara bulanan dan 2,6 persen secara tahunan.

Tanpa adanya intervensi pada harga tiket pesawat, tekanan inflasi diperkirakan bisa jauh lebih tinggi akibat melonjaknya harga cabai rawit.

Selain transportasi, kestabilan harga juga didorong oleh tren harga tomat yang mulai melandai di pasaran.

Kondisi ini memberikan ruang bagi angka inflasi daerah untuk tetap berada dalam rentang yang terkendali.

Performa ekonomi Gorontalo pada Maret 2026 ini tercatat kompetitif jika disandingkan dengan rilis nasional.

Gorontalo masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat inflasi paling rendah, tepatnya di peringkat keenam se-Indonesia.

"Inflasi Gorontalo bulan Maret ini memang termasuk rendah dibandingkan nasional. Kondisinya cukup stabil lah, cukup bagus," kata Watekhi dalam paparan datanya.

Stabilitas ini menjadi bukti efektivitas koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mengelola harga jasa serta barang kebutuhan pokok.

Manajemen ekonomi yang tepat sasaran dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan daerah tetap positif.

Pemerintah diharapkan konsisten memantau pergerakan harga pasca-subsidi berakhir, guna memastikan tidak terjadi lonjakan harga susulan.

Fokus pada kelancaran logistik dan distribusi tetap menjadi prioritas utama hingga masa libur panjang selesai.