DPRD Gorontalo minta pendamping UMKM fokus legalitas dan pemasaran

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo meminta pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah itu, untuk memprioritaskan aspek legalitas dan pemasaran guna meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira di Gorontalo, Selasa mengatakan sebagian besar UMKM di daerah tersebut sebenarnya telah mampu berproduksi, namun masih menghadapi kendala di luar proses produksi.

Menurut dia kendala yang dihadapi pelaku UMKM antara lain terkait legalitas usaha, strategi pemasaran, serta manajemen usaha yang belum tertata dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kegiatan presentasi esai dan wawancara rekrutmen konsultan pendamping PLUT-KUMKM Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 di Desa Bulila Kecamatan Telaga, ia menekankan tentang peran penting pendamping untuk membantu pelaku UMKM mengatasi berbagai persoalan tersebut secara menyeluruh.

Ia mengatakan pendamping tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga harus terlibat aktif dalam proses pengembangan usaha hingga pelaku UMKM dapat mandiri.

Menurutnya pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial, agar hasilnya lebih optimal.

Ia mengatakan dengan pendampingan yang konsisten, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha serta memperluas jangkauan pasar.

Pihaknya pun mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran serta melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung program UMKM.

DPRD juga mendukung penguatan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai pusat layanan terpadu yang aktif dan produktif.