Pemprov Gorontalo kolaborasi penanganan lahan kritis

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membangun kolaborasi konkret dengan Kementerian Kehutanan, dalam upaya penanganan lahan kritis di daerah itu.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Gorontalo, Rabu mengatakan hal tersebut mengingat data terbaru melaporkan luas lahan kritis di wilayah itu, mencapai sekitar 267.799 hektare

"Kita perlu berkolaborasi konkret dalam menangani persoalan lahan kritis serta memperkuat kelembagaan kehutanan di daerah ini," kata Gusnar melalui rapat koordinasi pembangunan sektor kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2026 di aula kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Bone Limboto.

Menurutnya angka lahan kritis tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan data sebelumnya, sehingga memerlukan langkah penanganan yang serius dan terkoordinasi.

Sebagai solusi, ia mendorong penerapan terasering pada lahan pertanian dengan kemiringan di atas 30 persen sebagai langkah konkret mengurangi lahan kritis.

Ia mengatakan telah memulai komunikasi dengan sejumlah kepala daerah untuk mengimplementasikan program tersebut, meskipun diakui memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Di tingkat pemerintah kabupaten, saya sudah berbicara dengan para bupati untuk mulai mencoba mengimplementasikan terasering. Kita wujudkan. Kalau terjadi terasering, mudah-mudahan lahan kritis ini pun mulai berkurang,” kata Gusnar.

Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali program penghijauan serta memperkuat usulan ke pemerintah pusat.

Kesiapan Pemprov untuk berkomunikasi langsung dengan pejabat Kementerian Kehutanan sangat penting, guna memperjuangkan program-program strategis bagi daerah itu.

Gusnar juga menyatakan dukungannya untuk rencana pengusulan pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gorontalo, sebagai upaya memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati di daerah.

Ia menilai potensi keunikan flora dan fauna Gorontalo menjadi nilai strategis yang perlu diangkat dalam pengajuan tersebut.

“Target kita, yaitu mengusulkan pembentukan BKSDA, kemudian harus dibarengi dengan program terasiring dan penghijauan agar supaya kementerian juga tertarik untuk membantu kita semua,” katanya.

Berdasarkan tren data luas lahan kritis (2020–2024), total luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan signifikan dari 217.177 hektare (2020) menjadi 267.799 hektare (2024), atau meningkat sekitar 23 persen dalam empat tahun.

Wilayah Kabupaten Gorontalo mencatat luas lahan kritis tertinggi 81.785 hektare pada 2024, diikuti Boalemo 59.511 hektare. Tren kenaikan ini memerlukan intervensi rehabilitasi yang masif dan segera.