Kota Padang (ANTARA) - Wakil Menteri kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan kementerian tersebut untuk mempercepat penanganan kasus tuberkulosis di tanah air.
"Saya sudah ke 24 provinsi di Indonesia untuk menjelaskan strategi penanganan tuberkolisis kepada para dokter di tanah air," kata Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus di Kota Padang, Selasa.
Menurutnya, arahan atau instruksi Presiden untuk percepatan penanganan tuberkulosis mengingat saat ini Indonesia nomor dua di dunia dalam hal kasus infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu.
Untuk mempercepat penanganan tuberkulosis di tanah air dibutuhkan kerja sama lintas sektor, dan tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan saja. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah hingga pemerintahan di tingkat paling rendah membantu intervensi penanganan kasus termasuk edukasi.
Salah satu hal yang paling mungkin dan bisa dilakukan oleh banyak pihak ialah membudayakan hidup sehat, termasuk menjaga lingkungan sekitar demi terhindar dari bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Merujuk data yang dihimpun Kemenkes, Provinsi Banten dan Jawa Barat menjadi dua daerah yang mencapai target capaian tuberkulosis nasional 80 persen dari target estimasi bebas kasus 2025. Khusus di Sumbar diperkirakan terdapat 25 ribu orang terjangkit tuberkulosis namun baru 62 persen di antaranya yang berhasil ditemukan.
Sementara dari seluruh provinsi di tanah air, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Papua Pegunungan berada zona merah. Lengkapnya, diperkirakan 13.731 kasus di Kepulauan Riau namun baru 49,8 persen yang berhasil ditemukan.
Kemudian 7.758 kasus tuberkulosis di Bengkulu namun hanya 48,4 persen yang berhasil ditemukan petugas kesehatan, dan 5.733 di Papua Pegunungan tapi hanya 41,5 persen yang ditemukan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamenkes temui dokter di daerah untuk percepat penanganan tuberkulosis
Pewarta: Muhammad ZulfikarEditor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
