Gorontalo tunjukkan tren positif pembangunan kesetaraan gender

Gorontalo (ANTARA) - Provinsi Gorontalo mampu menunjukkan tren positif pembangunan kesetaraan gender, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo dr Yana Yanti Suleman di Gorontalo, Kamis mengatakan keberhasilan tersebut.

Menurutnya apresiasi juga dinyatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender Amurwani Dwi Lestariningsih.

Kementerian PPPA menyebut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 turun menjadi 0,343, dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,365, yang sekaligus berada di bawah rata-rata nasional.

"Capaian ini mendapat apresiasi dari pihak kementerian," kata Yana.

Apresiasi disampaikan pada kegiatan Diseminasi Pengarusutamaan Gender di Kota Gorontalo, yang terlaksana atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan SKALA, Bappenas dan Kementerian PPPA RI.

Yana mengatakan penurunan IKG Gorontalo menjadi capaian penting yang perlu dijaga secara berkelanjutan.

Kementerian PPPA menilai membaik nya indeks ketimpangan gender menunjukkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.

Yana mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, serta keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

“Capaian IKG Provinsi Gorontalo yang terus membaik harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan,” kata Yana pula.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat arah kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan yakni penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG),sebagai peta jalan pelaksanaan PUG di Provinsi Gorontalo.

RAD PUG diharapkan menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Dengan dokumen tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki arah yang lebih jelas dalam menyusun program yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

“Kita menyadari masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar responsif gender, berpihak pada kelompok rentan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Penguatan PUG juga ditargetkan memberi kontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah lainnya.

Kebijakan yang responsif gender diharapkan dapat mendukung penurunan angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender.

Penurunan ketimpangan gender tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah, perlu saling berkolaborasi sebab memerlukan komitmen bersama pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, media, lembaga masyarakat dan masyarakat luas.

Kegiatan Diseminasi PUG menjadi momentum memperkuat pemahaman kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi bagian dari strategi pembangunan daerah.

Ketika akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat, maka kualitas pembangunan daerah diyakini akan semakin meningkat.

Dengan capaian IKG yang terus membaik serta hadirnya RAD PUG sebagai peta jalan pembangunan responsif gender, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menjadi salah satu daerah yang konsisten mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.