Jepang akui overestimasi pasokan dan respons lamban picu krisis beras

Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Jepang mengakui kesalahan perhitungan berlebihan terhadap pasokan beras serta lambatnya respons dalam memahami situasi dan melepaskan cadangan darurat menjadi penyebab krisis beras yang baru-baru ini melanda negara tersebut.

Menurut Pemerintah Jepang, Jumat, kekurangan beras mulai terasa sekitar musim panas 2024 akibat sejumlah faktor pasokan dan permintaan, termasuk gagal panen karena suhu tinggi, meningkatnya konsumsi oleh wisatawan mancanegara, serta aksi penimbunan oleh sebagian warga untuk persiapan menghadapi potensi gempa besar.

"Berdasarkan asumsi bahwa produksi beras mencukupi, pemerintah tidak proaktif dalam mengumpulkan informasi mengenai kondisi distribusi, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga," menurut laporan resmi pemerintah.

Kelangkaan itu mendorong pemerintah untuk melepaskan sejumlah cadangan beras, yang disimpan untuk keadaan darurat, guna meredakan kekhawatiran masyarakat dan menurunkan harga eceran bahan pangan pokok Jepang tersebut.

Namun, pemerintah juga mengakui keputusan itu diambil terlalu lambat dan pemerintah telah gagal menghilangkan kekhawatiran di kalangan pedagang grosir beras.

Impor beras Jepang oleh sektor swasta pada tahun 2025 melonjak hingga 95 kali lipat, dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 96.834 ton. Akibatnya, pemerintah pun memperingatkan dalam laporan tahunan tersebut bahwa produksi domestik dapat terdampak.

Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang sebelumnya memperkirakan permintaan beras akan menurun seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk Jepang.

Namun, perkiraan itu terbukti keliru karena lonjakan wisatawan asing menyebabkan konsumsi beras meningkat.

Selain itu, peringatan pertama pemerintah pada musim panas 2024 terkait potensi gempa besar di Palung Nankai sepanjang pesisir Pasifik mendorong masyarakat menimbun beras.

Pada tahun fiskal 2025, konsumsi beras per orang turun 6,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi rata-rata 4.435 gram per bulan, yang merupakan level terendah dalam tujuh tahun, menurut survei industri secara terpisah.

Jepang sempat mengalami kenaikan harga beras hingga melampaui 4.000 yen atau sekitar 25 dolar AS (sekitar Rp446 ribu) per 5 kilogram pada puncak krisis. Pedagang grosir beras menyebut kondisi itu membuat rumah tangga beralih mengonsumsi mi dan roti.

Laporan resmi, yang disetujui Kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Jumat tersebut, merupakan dokumen pemerintah mengenai kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi sektor pertanian.

Dokumen itu juga mencatat meningkatnya minat luar negeri terhadap produk pertanian Jepang, termasuk beras, daging sapi, dan teh hijau, dengan ekspor produk pangan naik 12,8 persen menjadi 1,70 triliun yen (sekitar Rp189 triliun) pada 2025.

Sumber: Kyodo-OANA

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jepang akui overestimasi pasokan dan respons lamban picu krisis beras

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.