Kegiatan belajar di sekolah Gorontalo Utara kembali normal pascabanjir

Gorontalo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menyatakan aktivitas belajar mengajar pada tiga sekolah yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dapat kembali berlangsung normal pasca- banjir.

Pengelola Data BPBD Provinsi Gorontalo Mohamad Nasaru di Gorontalo, Senin, mengatakan ruang belajar pada tiga sekolah yang sempat terdampak banjir telah dibersihkan sehingga aman digunakan kembali oleh siswa dan guru.

"Terkait aktivitas sekolah saya kira sudah bisa beraktivitas, karena ruang sekolah sudah kami bersihkan. Mungkin bagian halaman sekolah yang masih perlu dilakukan pembersihan lanjutan," katanya.

Tiga fasilitas pendidikan yang terdampak banjir tersebut yakni SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, SMP Negeri 1 Biau, dan SD Negeri 3 Biau.

Ia mengatakan kondisi di lokasi terdampak saat ini sudah terkendali dan aman. Namun BPBD masih melakukan pemutakhiran data untuk memastikan jumlah kerusakan dan kerugian akibat banjir yang melanda wilayah tersebut.

"Kami belum memastikan saat ini data keseluruhan dan kerugian yang dialami karena masih terus melakukan pemutakhiran data sesuai laporan resmi dari BPBD Gorontalo Utara," katanya.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Gorontalo Utara per 1 Juni 2026, banjir yang terjadi sejak 26 Mei 2026 akibat luapan Sungai Didingga berdampak pada lima desa di Kecamatan Biau, yakni Desa Bualo, Didingga, Biau, Omuto, dan Luhuto.

Sebanyak 840 Kepala Keluarga (KK) atau 2.817 jiwa terdampak banjir, dengan total 826 rumah terendam. Selain itu tercatat 64 rumah mengalami kerusakan berat, 19 rumah rusak sedang, 64 rumah rusak ringan, dan tiga rumah hanyut.

BPBD Gorontalo Utara melaporkan banjir telah surut, namun masih menyisakan material kayu dan lumpur di sejumlah lokasi terdampak. Kendala utama yang masih dihadapi warga adalah terbatasnya akses air bersih pascabanjir.

Sejak awal kejadian BPBD Gorontalo Utara bersama BPBD Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial, TNI, Polri, Taruna Siaga Bencana (Tagana), pemerintah kecamatan dan desa, serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, melakukan penanganan darurat, pembersihan rumah warga, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.