Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menilai perbaikan tata kelola dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat untuk meringankan beban anggaran di tengah dinamika ekonomi.
“MBG sudah dipotong, bagus itu,” ujar JK dalam Seminar Publik Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.
Menurut JK, perbaikan tata kelola dari program MBG merupakan salah satu dari langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.
Langkah-langkah lainnya, tutur JK melanjutkan, adalah mengurangi anggaran untuk koperasi, mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta mengurangi anggaran alutsista.
Dengan mengurangi beban anggaran, JK meyakini pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, terutama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.
“Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu (krisis ekonomi), maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan,” kata JK.
Oleh karena itu, ia menyambut positif usaha pemerintah untuk meringankan beban fiskal dengan melakukan perbaikan tata kelola MBG.
“Alhamdulillah, Pak Presiden menyadari itu. Mengatakan kurangi biaya di situ (MBG). Akhirnya dikurangi,” ujar JK.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.
Nanik mengemukakan Program MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
Setelah melakukan konsolidasi internal BGN, Nanik mengemukakan pihaknya telah menyiapkan rencana kerja yang fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran dan kualitas menu MBG. Adapun anggaran yang ditetapkan untuk Program MBG di tahun 2026 yakni sebesar Rp268 triliun.
“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jusuf Kalla nilai perbaikan MBG tepat untuk hadapi dinamika ekonomi
Pewarta: Putu Indah SavitriEditor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
