Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat penerapan mandatori biodiesel B50 perlu mempertimbangkan biaya peluang yang timbul akibat berkurangnya ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Yusuf menjelaskan kepada ANTARA di Jakarta, Minggu, bahwa evaluasi penerapan B50 perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor di luar penghematan impor solar untuk memastikan manfaat ekonomi program terukur secara akurat.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa dari penurunan impor solar sekitar Rp157,28 triliun pada 2026.
Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun.
Berdasarkan perhitungan tersebut, manfaat ekonomi program dinilai lebih besar dibandingkan biaya langsung yang dikeluarkan.
Namun, Yusuf menilai perhitungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan biaya ekonomi secara keseluruhan.
Menurutnya, penghematan impor seharusnya dihitung bersamaan dengan potensi berkurangnya penerimaan devisa akibat sebagian produksi CPO dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.
“Ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya membandingkan penghematan impor dengan besarnya subsidi, melainkan juga harus memasukkan biaya peluang dari ekspor yang dikorbankan,” ujarnya.
Selain itu, keberhasilan fiskal program B50 dinilai sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global, terutama selisih harga CPO dan solar berbasis minyak bumi.
Ketika harga minyak dunia tinggi dan harga CPO relatif rendah, kata Yusuf, biodiesel menjadi lebih kompetitif sehingga kebutuhan subsidi menurun.
Sebaliknya, kenaikan harga CPO atau penurunan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya program.
Oleh sebab itu, Yusuf menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi risiko fiskal yang berasal dari fluktuasi harga komoditas internasional.
Dari sisi pendanaan, program B50 memang dibiayai melalui BPDPKS sehingga tidak secara langsung membebani APBN. Tetapi, ia mengingatkan bahwa sumber dana BPDPKS berasal dari pungutan ekspor sawit.
Artinya, meningkatnya pemanfaatan CPO di dalam negeri berpotensi mengurangi volume ekspor yang menjadi sumber penerimaan dana tersebut.
“Untuk efektivitas jangka panjang B50 tidak hanya ditentukan oleh besarnya subsidi, tetapi juga oleh kualitas alokasi anggarannya. Jika sebagian besar dana terus diarahkan untuk menopang konsumsi biodiesel sementara investasi pada peningkatan produktivitas sawit rakyat tetap terbatas, maka manfaat ekonomi jangka panjang berisiko tidak optimal,” tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ekonom: Implementasi B50 perlu perhitungkan biaya peluang ekspor
Pewarta: Imamatul SilfiaEditor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
