Gorontalo (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo, meningkatkan penyempurnaan standar layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

"Kami menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026," kata Sekretaris Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Jeane Istanti Dalie di Gorontalo, Rabu.

FKP tersebut diikuti jajaran pihak Rumah Sakit Ainun Habibie, perwakilan akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Fakultas Olahraga dan Kesehatan UNG, media massa, mitra kesehatan, LSM, pihak RSUD MM Dunda Limboto, RS Bhayangkara Gorontalo, serta pihak puskesmas, kepala Desa Dutulanaa dan perwakilan masyarakat lainnya.

Jeane mengatakan forum ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

"Jadi kami mendengarkan langsung dari masyarakat terkait layanan yang dirasakan baik di lingkungan Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis (UPT) RSUD dr Hasri Ainun Habibie dan UPT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo," katanya.

Ia mengatakan pihaknya memiliki tugas pelayanan publik baik dari pelayanan rujukan, pengendalian penyakit, kualitas pelayanan dan lainnya.

Oleh karena itu, FKP digelar dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan PEKPPP tahun ini.

"Kami mendiskusikan banyak hal, termasuk menyampaikan terkait alur pelayanan yang telah disusun, baik pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh RSUD Ainun, Dinkes P2KB dan Balai Labkesda," katanya.

Ia memastikan setiap fasilitas memiliki beberapa layanan seperti di RSUD Ainun ada 26 layanan, Dinkes P2KB menyiapkan tujuh layanan dan layanan di UPT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo.

"Ini harus disampaikan oleh setiap unit, kira-kira apa yang harus dilaksanakan dan masukan yang sebenar-benarnya yang ingin didengarkan pula, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diberikan," katanya.

Forum ini merupakan ruang dialog terbuka untuk mengetahui seperti apa pelayanan yang harus diberikan sesuai yang diharapkan publik.

Pemaparan standar pelayanan publik diberikan langsung oleh tiga narasumber, yaitu dari RSUD Ainun Habibie, Dinkes P2KB dan Balai Labkesda Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Jeane Istanti Dalie (tengah) membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya penyempurnaan standar dan penyelenggaraan pelayanan, berlangsung di aula RSUD Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, di Limboto Kabupaten Gorontalo, Rabu (12/8/2026). ANTARA/Susanti Sako 


Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026