Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memaparkan praktik baik pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam evaluasi nasional Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo Anang S Otoluwa di Kota Gorontalo, Kamis, mengatakan daerah itu terus meningkatkan cakupan, kualitas data, tata laksana pelayanan, serta dampak CKG terhadap indikator kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Dalam paparannya bertajuk "Best Practice Pelaksanaan CKG di Provinsi Gorontalo Tahun 2026"  yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Anang mengurai sejumlah strategi yang diterapkan, antara lain pendampingan teknis, integrasi kegiatan, pemantauan harian, kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, serta evaluasi mingguan.

Anang mengatakan CKG perlu dipandang sebagai bagian integral dari penguatan layanan primer, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.

Hasil pemeriksaan CKG harus menjadi pintu masuk untuk deteksi dini, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, sampai tindak lanjut pelayanan di tingkat FKTP.

“CKG bukan program terpisah. CKG merupakan investasi untuk meningkatkan kinerja puskesmas, memperkuat angka kontak, continuity of care, serta pengendalian diabetes melitus dan hipertensi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pemeriksaan dan validitas data CKG. Kualitas data, menurutnya, sangat menentukan ketepatan perencanaan program kesehatan dan kebijakan yang dihasilkan.

Pemeriksaan yang baik, kata dia, menyelamatkan lebih banyak masyarakat, sedangkan data yang baik menghasilkan kebijakan yang baik.

"Oleh karena itu setiap hasil pemeriksaan harus dicatat secara benar dan peserta dengan hasil abnormal harus mendapatkan tindak lanjut,” kata Anang.

Dalam materi evaluasi tersebut, ia juga merekomendasikan pelaksanaan CKG terus diarahkan pada peningkatan cakupan sekaligus kualitas pemeriksaan, termasuk validasi data secara berkala, pengukuran tekanan darah sesuai standar, serta menghindari pembulatan angka saat melakukan input data.

Paparan tersebut sekaligus menunjukkan pendekatan Gorontalo dalam mengintegrasikan CKG dengan pelayanan puskesmas.

Salah satu praktik yang diterapkan adalah memasukkan layanan CKG sebagai angka kontak dalam Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) serta melakukan evaluasi secara berkala bersama puskesmas.



Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026