Moskow (ANTARA) - Duta Besar Jepang untuk Rusia Akira Muto memenuhi panggilan Kementerian Luar Negeri Rusia, Selasa, di tengah perselisihan kedua negara terkait kepulauan sengketa di lepas pantai Hokkaido.

Perselisihan yang kembali memanas itu terjadi setelah kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah tersebut pada pekan lalu.

Kehadiran Muto di Kementerian Luar Negeri Rusia berlangsung sehari setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pihaknya telah memanggil sang duta besar menyusul protes Jepang atas kunjungan Putin ke salah satu dari empat pulau yang secara kolektif disebut Wilayah Utara oleh Jepang dan Kepulauan Kuril Selatan oleh Rusia.

Dalam pertemuan dengan Muto, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin memperingatkan bahwa Rusia memiliki "hak untuk mengambil tindakan balasan yang sesuai" terhadap Jepang, mengingat kebijakan Tokyo yang terus menjatuhkan sanksi kepada Moskow serta dukungannya terhadap Kiev, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia.

Sementara itu, Muto "telah menjelaskan posisi Jepang secara tepat", menurut Kedutaan Besar Jepang di Moskow. Ia meninggalkan gedung kementerian sekitar 20 menit kemudian dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Galuzin "menyampaikan protes keras kepada diplomat Jepang atas pernyataan anti-Rusia yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi" terkait kunjungan Putin.

Dengan menegaskan bahwa Kepulauan Kuril Selatan "diserahkan kepada negara kami setelah Perang Dunia II", kementerian tersebut mengatakan, "Setiap upaya pihak Jepang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempertanyakan kenyataan yang telah terang benderang ini tidak dapat diterima dan tidak sah."

Jepang menyatakan Uni Soviet secara ilegal merebut kepulauan tersebut, yang terdiri atas Etorofu, Kunashiri, Shikotan, serta kelompok pulau kecil Habomai, tak lama setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945. Rusia menyatakan tindakan tersebut sah.

Sengketa wilayah yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan membuat kedua negara belum menandatangani perjanjian damai pascaperang itu kembali memanas setelah Putin mengunjungi Etorofu pada Kamis (13/8). Dalam kunjungan tersebut, Putin meninjau sejumlah lokasi, termasuk pabrik pengolahan ikan, serta bertemu dengan warga setempat.

Pemerintah Jepang memprotes keras kunjungan itu. Takaichi menegaskan bahwa Wilayah Utara merupakan "bagian yang melekat dari wilayah Jepang baik secara historis maupun berdasarkan hukum internasional" dan bahwa kunjungan presiden Rusia yang sedang menjabat tersebut "tidak sejalan dengan posisi konsisten Jepang" mengenai kepulauan tersebut.

Pada Kamis, Motegi juga memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang Nikolay Nozdrev ke Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menyampaikan protes.

Lavrov, dalam konferensi pers, Senin (17/8), mengkritik Jepang karena telah "melewati batas kepatutan dengan pernyataan mereka yang sepenuhnya tidak dapat diterima" bahwa presiden Rusia tidak dapat mengunjungi "bagian mana pun dari Federasi Rusia."

Lavrov mengatakan Rusia memanggil duta besar Jepang segera setelah para pejabatnya mengetahui reaksi Takaichi dan Motegi.

Namun, Kedutaan Besar Jepang menyampaikan bahwa Muto tidak dapat hadir pada Jumat maupun Senin sebelumnya karena "tidak berada di Moskow" atau "sedang tidak sehat", kata Lavrov dalam konferensi pers tersebut.

Hubungan Jepang dan Rusia tetap tegang di tengah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina sejak 2022, yang mendorong Jepang bersama negara-negara anggota G7 lainnya menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

Sumber: Kyodo



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Rusia panggil Dubes Jepang terkait kunjungan Putin ke Etorofu

Pewarta: Primayanti
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026