Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah terus
mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang saat ini sudah
mencapai 92 persen pada Maret 2017, sebagai bentuk dukungan pemeratan
pembangunan ekonomi desa.
"Selamat untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun
2017 ini bisa menikmati layanan listrik," kata Presiden Jokowi pada
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi
Kemerdekaan RI, di depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI, di Gedung
MPR/DPR, Jakarta, Rabu.
Presiden juga menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa
Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur,
setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan
listrik.
"Keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah
sekedar slogan, kita harus betul-betul wujudkan secara konkret," kata
Kepala Negara.
Presiden menyebutkan, bahwa bertahun-tahun masyarakat di Tanah
Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, berpuluh-puluh kali
lipat dengan harga di pulau Jawa atau Sumatera.
"Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu,
Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga saudara-saudara
kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan
daerah lain di Indonesia," ujarnya.
Sertifikasi lahan dan bantuan sosial
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa saat 72 tahun
merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, Indonesia
masih menyelesaikan urusan sertifikasi lahan rakyat yang belun tuntas
juga.
Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga
dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Karena itu,
melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah
melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250
ribu bidang.
Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk
masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektare kawasan hutan kepada
masyarakat adat untuk dikelola secara produktif.
Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial
sehigga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk
memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.
Pemerintah pun terus melanjutkan program- program kerakyatan yang
sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program
Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan
Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan
program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), ujar Jokowi.
Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah Pemerintah melakukan
reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran.
"Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan
sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara
bertahap menjadi bantuan pangan non-tunai. Selain itu, keberpihakan pada
40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan
program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima
manfaat," katanya.
Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah juga
terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sekarang ini suku bunga KUR bisa di angka 9 persen.
"Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun
2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses
permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan
ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil. Selain
mempermudah akses permodalan, kita juga melakukan revitalisasi pasar
sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah
bersaing dengan pasar-pasar modern," kata Kepala Negara.
Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 92 persen
Rabu, 16 Agustus 2017 18:12 WIB