Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah perlu mengupayakan berbagai inovasi
dalam rangka mencari alternatif pembiayaan infrastruktur. Pasalnya,
pengalokasian anggaran hanya dari APBN tentu tidak memadai untuk
melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Jakarta, Rabu, menyatakan, alternatif
terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu lebih gencar
dilakukan.
Dengan demikian, lanjutnya, maka ketergantungan anggaran
infrastruktur dari APBN dapat berkurang sehingga dana yang ada dapat
dialokasikan untuk program lain, yang juga mampu meningkatkan konsumsi
maupun produksi.
Politisi Partai Gerindra itu juga berpendapat, pemerintah mesti
mampu menentukan prioritas untuk mengetahui pembangunan infrastruktur
yang lebih mampu dalam menggerakkan aktivitas perekonomian nasional.
Sementara
itu, Ketua DPD, Oesman Sapta, memuji pemerintahan Jokowi yang terus
fokus dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran di berbagai
daerah yang dinilai dapat mengatasi persoalan seperti kesenjangan
ekonomi.
"Dalam menghadapi kesenjangan ekonomi ini, kami menyampaikan
penghargaan yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang telah
melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh
Indonesia," kata Oesman Sapta dalam pidato pengantar ketua DPD dalam
sidang bersama DPR-DPD, di Jakarta, Rabu.
DPD juga menhargai pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan
menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia yang
berdaulat, serta berharap ke depannya tidak ada lagi sejengkal tanah
yang lepas dari Bumi Pertiwi.
Kebijakan pemerintah yang fokus kepada pengembangan infrastruktur
nusantara perlu disosialisasikan dengan baik karena hal tersebut efektif
guna mendorong pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.
"Di dunia mana pun mengapresiasi langkah membangun infrastruktur
karena mendorong ekonomi," kata anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi.
Menurut dia, dengan sosialsasi yang baik terkait fokus
infrastruktur, maka kebijakan pemerintah tersebut dinilai juga bakal
lebih dipahami oleh masyarakat.
Politisi Nasdem itu berpendapat, saat ini masih ada waega masyarakat
yang berpikir jangka pendek yaitu hanya melihat tinggi atau mahalnya
anggaran infrastruktur.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa komunikasi untuk pembangunan
infrastruktur sangat penting karena hasilnya tidak untuk saat ini tetapi
juga untuk jangka panjang.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menerapkan lima strategi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di
Indonesia agar layanan dan daya saing sektor ini terus meningkat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, kelima strategi itu
adalah kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan
dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat,
koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian
dan teknologi terbaru.
Pemerintah perlu cari inovasi alternatif pembiayaan infrastruktur
Rabu, 16 Agustus 2017 18:20 WIB