Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menindaklanjuti hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terutama dalam pendataan dan pemetaan potensi pendapatan daerah.
Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim mengatakan penguatan pendataan potensi PAD diperlukan agar penetapan target pendapatan dapat disusun berdasarkan kondisi dan potensi riil daerah.
"Review dari BPKP dan pemerataan aktivitas pendataan potensi PAD sangat perlu untuk dilakukan," kata Sofyan di Gorontalo, Kamis.
Ia mengatakan hasil reviu tersebut menjadi salah satu bahan dalam penyempurnaan Roadmap Peningkatan PAD 2025–2030 serta penyusunan mekanisme kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
Menurut Sofyan, tantangan fiskal daerah ke depan perlu direspons dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah dan tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
"Provinsi Gorontalo harus melakukan reorientasi yang berfokus pada bagaimana membawa daerah pada desentralisasi dan fokus terhadap peningkatan add value yang lebih besar. Apa yang dilakukan tidak berdasarkan dana transfer ke daerah, melainkan bagaimana PAD bertumbuh," ujarnya.
Ia menilai peningkatan PAD juga perlu berjalan seiring dengan pengembangan sektor ekonomi yang menjadi kekuatan Gorontalo, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
"Pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan perekonomian. Semakin banyak kita mendorong sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, akan ada output peningkatan, termasuk penyerapan tenaga kerja," katanya.
Penguatan kebijakan PAD tersebut dibahas dalam peningkatan PAD 2025–2030 dan penyusunan rancangan Pergub yang berlangsung di Gorontalo pada 8–9 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses untuk mengintegrasikan hasil reviu BPKP ke dalam penyempurnaan roadmap sekaligus menyusun mekanisme yang diperlukan dalam pengelolaan dan peningkatan PAD.
Dalam proses tersebut, Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui fasilitasi penyempurnaan roadmap dan penguatan kebijakan pengelolaan PAD.
Sofyan mengatakan strategi peningkatan PAD perlu disusun sebagai agenda berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam beberapa tahun ke depan.
"Selama lima tahun ke depan PAD harus didorong kenaikannya dengan tantangan fiskal daerah yang rendah. Harapannya di tahun 2028–2029 sudah membaik," ujarnya.
Ia berharap masukan dari peserta workshop dapat memperkuat strategi dan mekanisme pengelolaan PAD, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara lebih optimal.
"Dengan workshop ini harapannya peserta dapat menyampaikan saran-saran sehingga kualitas pengelolaan PAD dan peningkatan PAD dapat lebih optimal lagi," kata Sofyan.
Pewarta: Faradila AlimEditor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
