RSUD Ainun Habibie raih penghargaan unit pelayanan publik berkualitas

Gorontalo (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, berhasil meraih piagam penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik berkualitas dari Ombudsman Republik Indonesia.

Kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Dr Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Ismail N Pomalingo di Kabupaten Gorontalo, Kamis, mengatakan rumah sakit tersebut berhasil meraih nilai 84,11 dengan opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.

Penilaian tersebut diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025, sesuai nomor 060/B.ORG 01/238/IV/2026.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Plt Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete kepada pihak RSUD Ainun Habibie.

Ismail mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan di lingkungan rumah sakit Ainun Habibie.

"Penilaian ini menjadi salah satu indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD Hasri Ainun Habibie terus diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta mencegah terjadinya praktik maladministrasi," katanya.

Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran rumah sakit, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui capaian tersebut, RSUD Hasri Ainun Habibie berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, mudah, cepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penghargaan dari Ombudsman RI ini diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan rumah sakit, dalam membangun budaya pelayanan publik yang berkualitas.

"Termasuk terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat Provinsi Gorontalo," kata Ismail.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.