Gorontalo (ANTARA) - Bayangkan seseorang mengalami nyeri dada hebat di tengah malam. Fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah tutup, sehingga keluarganya membawanya ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menyimpulkan kondisinya tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan — dan persoalan pun muncul: apakah pelayanan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap ditanggung?
Situasi ini menggambarkan dilema yang nyata. Di satu sisi, sistem JKN perlu mengatur penggunaan IGD agar tidak dijadikan pengganti rawat jalan. Di sisi lain, pasien tidak memiliki pengetahuan medis untuk menilai sendiri tingkat kegawatan penyakitnya sebelum diperiksa tenaga medis.
Pasien bukan dokter bagi dirinya sendiri
Pembatasan penggunaan IGD memiliki alasan rasional. IGD berfungsi menangani kondisi yang membutuhkan pertolongan segera. Jika dipakai untuk segala keluhan, rumah sakit menghadapi kepadatan, beban tenaga kesehatan meningkat, dan penanganan pasien gawat darurat terganggu. JKN juga mengelola dana kontribusi bersama sehingga pengendalian biaya diperlukan demi keberlangsungan program.
Namun, hak atas pelayanan kesehatan tidak lahir semata dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (2) dan (3) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. JKN adalah instrumen negara menjalankan tanggung jawab konstitusional itu. Karena itu, kebijakan pembiayaan tidak boleh menciptakan hambatan yang membuat masyarakat terlambat memperoleh pertolongan medis.
Lebih jauh, sistem tidak seharusnya membebankan penentuan kegawatdaruratan kepada pasien. Nyeri dada bisa berasal dari jantung, paru, lambung, atau otot — pasien tidak bisa memastikannya sebelum diperiksa dokter. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan kondisi tidak mengancam nyawa juga tidak serta-merta membuktikan keputusan datang ke IGD keliru, sebab pasien mengambil keputusan berdasarkan gejala sebelum diagnosis diketahui. Penilaian kegawatan adalah kompetensi tenaga medis, bukan pasien.
Efisiensi tanpa menghambat pertolongan
BPJS Kesehatan bukan asuransi komersial. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan jaminan kesehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas. Bahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 memberikan perlakuan khusus untuk pelayanan gawat darurat, termasuk di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Landasan itu diperkuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 174 ayat (2) melarang fasilitas pelayanan kesehatan menolak pasien gawat darurat, meminta uang muka, atau mendahulukan urusan administratif jika hal itu menunda pelayanan. Pesannya jelas: dalam kondisi gawat darurat, pertolongan medis harus diprioritaskan; urusan administratif tidak boleh menunda pelayanan.
Perdebatan ini tidak seharusnya berhenti pada dua kutub ekstrem: menanggung semua pasien IGD, atau membatasi layanan hanya bagi yang sejak awal terbukti gawat darurat. Keduanya bermasalah. JKN memang membutuhkan pembatasan agar dana tetap berkelanjutan, tetapi pembatasan harus memberi ruang bagi tenaga medis melakukan asesmen terhadap pasien yang datang dengan dugaan kondisi gawat darurat.
Mekanisme administratif BPJS Kesehatan tidak boleh mengambil alih kewenangan klinis tenaga medis. Sistem juga perlu menyediakan mekanisme keberatan yang mudah dan penjelasan yang transparan bagi peserta ketika penjaminan pelayanan IGD dipersoalkan, agar tidak muncul anggapan penolakan semata karena alasan pembiayaan.
Pada akhirnya, pembatasan pelayanan IGD diperlukan agar fungsi kegawatdaruratan tetap terjaga. Namun pembatasan itu tidak boleh menempatkan peserta sebagai pihak yang harus memastikan sendiri kondisinya memenuhi kriteria medis. Ketika seseorang datang ke IGD karena khawatir nyawanya dalam bahaya, sistem semestinya memberi ruang tenaga medis untuk menilainya terlebih dahulu. Jangan sampai kekhawatiran soal status penjaminan membuat masyarakat menunda mencari pertolongan — sebab dalam kegawatdaruratan, keterlambatan beberapa menit bisa membedakan antara keselamatan dan kehilangan nyawa
Pewarta: Zulkarnain TambunanEditor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.