Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Krisis kemanusiaan yang dipicu konflik antara
kelompok militan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) dan militer
di Rakhine State, Myanmar, akan dibahas dalam pertemuan antarmenteri
luar negeri ASEAN.
Pertemuan itu akan dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di
New York, 23 September 2017, kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin.
Selain menyimak paparan tentang situasi terkini di Myanmar, para
menteri luar negeri ASEAN juga akan mendiskusikan bagaimana setiap
negara anggota bisa lebih berkontribusi terutama dalam penyaluran
bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak konflik di Rakhine
State.
"Mengenai bantuan kemanusiaan ini akan menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut," ujarnya.
Saat ini, kata Menlu, penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga di
Rakhine State masih terganjal aspek modalitas yang belum juga disepakati
antara pemerintah Myanmar, Komite Internasional Palang Merah (ICRC),
dan negara-negara pemberi bantuan termasuk Indonesia.
Menlu Retno telah menghubungi Penasihan Keamanan Nasional Myanmar U
Thaung Tun untuk mendorong percepatan proses pengurusan modalitas
sehingga akses bantuan kemanusiaan dapat segera dibuka.
Sementara diplomasi kemanusiaan terus dilakukan oleh Indonesia,
skema pemberian bantuan melalui Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA
Centre) juga akan diinisiasi meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama.
Prosedur pemberian bantuan melalui AHA Centre mensyaratkan pengajuan
dari badan nasional penanggulangan bencana dari negara pemberi bantuan
dan persetujuan dari negara penerima bantuan.
"Kalau sudah dilakukan semua prosedurnya baru akan ada pergerakan
dari AHA Centre untuk mengumpulkan bantuan dari ASEAN maupun negara di
luar ASEAN," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar
Negeri Jose Tavares.
Krisis kemanusiaan di Myanmar sebelumnya juga menjadi perhatian para
kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama
Islam (KTT OKI) di Astana, Minggu (10/9).
Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev dan Presiden Turki Recep
Tayyip Erdogan dalam sambutannya mendorong penyelesaian persoalan
melalui kerja sama antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh, negara
tujuan para mayoritas Muslim Rohingya mengungsi untuk menghindari
konflik yang terus memanas di Rakhine State.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menghadiri konferensi tersebut
mengatakan pemerintah Indonesia siap menjadi mediator dialog antara
negara-negara Islam dengan pemerintah Myanmar.
Krisis kemanusiaan Myanmar akan dibahas para Menlu ASEAN
Selasa, 12 September 2017 8:37 WIB