Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo mengantisipasi politik uang melalui transaksi digital, pada pemilu mendatang.

"Perkembangan teknologi digital dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu ke depan, khususnya potensi berkembangnya modus politik uang seperti QRIS dan dompet elektronik (e-wallet)," kata anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Under S Lawani di Limboto, Selasa.

Hal itu, kata dia, menjadi topik bahasan antara pihaknya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia mengatakan masih terdapat keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pemilu kemarin.

"Kondisi ini menjadi tantangan, terutama ketika pengawasan harus dilakukan secara intensif pada masa tenang,” kata Under dalam konsolidasi demokrasi yang dilakukan bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo di gedung kantor DPRD setempat. 

Karena itu, tantangan ke depan adalah perkembangan digitalisasi yang semakin canggih. 

"Kita perlu mengantisipasi kemungkinan praktik politik uang melalui transaksi digital,” katanya.

Pihaknya pun menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap isu netralitas aparatur sipil negara (ASN), penyebaran isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta hoaks, termasuk melalui media sosial. 

Menurutnya berbagai tantangan tersebut, memerlukan strategi pencegahan dan pengawasan yang terus disesuaikan dengan perkembangan situasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Rivon Kadir Ui mengapresiasi kunjungan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. 

Ia menilai konsolidasi demokrasi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi antar lembaga.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bawaslu melalui pertemuan ini. Koordinasi antara DPRD dan Bawaslu dapat terus dibangun untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan asas dan prinsip demokrasi,” katanya.

Rivon juga menyoroti tantangan pengawasan pada masa tenang yang berkaitan dengan keterbatasan SDM Bawaslu. 

Ia berharap berbagai kendala tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama, untuk memperkuat pengawasan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Yunus Dunggio juga menekankan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya mengenai pemilih cerdas dan penolakan terhadap politik uang.

“Politik uang merupakan musuh bersama. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas dan menolak politik uang perlu terus diperbanyak,” kata Yunus.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan, serta mendorong sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU dan Bawaslu untuk memantapkan data pemilih dalam menghadapi Pemilu 2029.

Konsolidasi demokrasi ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membangun dialog dengan para pemangku kepentingan, sekaligus menyerap saran dan masukan sebagai bahan evaluasi pengawasan pemilu sebelumnya dan persiapan menghadapi pemilu 2029.



Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026