Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan momentum
Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York untuk menggalang dukungan
pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
periode 2019-2020.
"Isu yang juga menjadi fokus bagi Indonesia tahun ini adalah rencana
pecalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,"
kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam acara press briefing di Jakarta, Kamis.
Seperti diketahui, sidang tahunan PBB tahun ini akan dihadiri para
pemimpin, kepala negara, maupu menteri dan delegasi lainnya dari 193
negara anggota PBB.
Dalam jangka waktu kurang lebih dua pekan pelaksanaannya, akan ada
ratusan pertemuan yang digelar dalam Sidang Majelis Umum PBB kali ini.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sendiri dijadwalkan akan menghadiri sekitar 70 pertemuan bilateral di New York.
"Sehingga dalam hal ini, Sidang Umum PBB akan menjadi tempat yang
paling tepat untuk Indonesia untuk melakukan kampanyenya dalam upaya
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Arrmanatha.
Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik.
DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota
tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis.
Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode 2 tahun.
Sementara pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan berlangsung pada
Juni 2018. Indonesia harus mendapatkan dukungan dari 129 negara sebagai
ambang batas agar terpilih.
Sebelumnya, Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai
anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan
2007-2008.
Indonesia meluncurkan kampanye pencalonannya sebagai anggota tidak
tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 pada Sidang Majelis Umum PBB tahun
lalu.
Tahun ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memimpin delegasi
Indonesia pada pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72
yang akan digelar dari 18-25 September.
Wapres RI menurut rencana akan didampingi oleh sejumlah menteri
antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani, dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia pada Sidang Majelis
Umum PBB tahun ini antara lain soal perdamaian dan keamanan
internasional, pembangunan berkelanjutan, kemajuan HAM dan reformasi
PBB.
Indonesia galang dukungan pencalonan anggota DK PBB
Kamis, 14 September 2017 22:08 WIB