"Kami sudah sampaikan bahwa pernyataan panglima TNI dalam acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI bukan untuk konsumsi publik atau off the record," kata Wuryanto, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Bahkan, kata dia, atasannya itu sudah menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan pernyataan resmi alias konferensi pers soal sinyalemen keberadaan senjata ilegal itu.
"Ada teman-teman yang kebetulan mungkin merekam pernyataan beliau, padahal kami sudah sampaikan tidak boleh diberitakan," katanya.
Permintaan off the record, kata Wuryanto, sudah dijamin dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers, sehingga patut dihormati.
Kemarin (24/9), Nurmantyo menegaskan, dia tidak pernah menyatakan kepada pers tentang ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Saya tidak pernah press release (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata dia, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Dalam pengertian jurnalistik, press release alias
pernyataan pers adalah pernyataan tertulis yang sifatnya statis
berwujud lembar-lembar tulisan pernyataan, yang biasanya menjadi bahan
pernyataan nara sumber dalam konferensi pers.
Namun demikian, dia mengakui, video dan rekaman suara tentang 5.000 senjata yang kemudian menjadi heboh di dunia maya itu adalah benar perkataan dia. "1.000 persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," kata Nurmantyo.
Namun demikian, dia mengakui, video dan rekaman suara tentang 5.000 senjata yang kemudian menjadi heboh di dunia maya itu adalah benar perkataan dia. "1.000 persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," kata Nurmantyo.
Bunyi
perkataan Nurmantyo itu dia sampaikan dari podium, dalam silaturahmi
TNI aktif dengan para senior dan sesepuh TNI, di Aula Ahmad Yani, Markas
Besar Cilangkap, pada Jumat (22/9). Dia tidak mengutarakan nama
institusi yang dia maksud walau acara itu terbuka bagi pers yang hadir.
Wiranto
hadir pada acara itu, juga Jenderal TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno,
Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo AS, Jenderal TNI (Purnawirawan)
Endriartono Sutarto, Jenderal TNI (Purnawirawan) Agum Gumelar, dan
Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan), Prabowo Subianto, dan banyak yang
lain.
Pemerintah memberi respons atas pernyataan
Nurmantyo itu. Tidak kurang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan HAM, Wiranto, menggelar konferensi pers di kantornya, dan juga
membuat pernyataan pers tertulis soal itu.