Komaruddin: siapapun Presiden Indonesia harus menjaga kebhinekaan

Yogyakarta (ANTARA GORONTALO) - Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat berharap siapapun Presiden Indonesia pada masa-masa mendatang harus mampu menjaga kebhinekaan yang merupakan fondasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indoensia.

"Siapapun yang memegang tampuk pemerintahan di Indonesia harus mampu menjaga dan merawat kebhinekaan," kata Komaruddin saat menyampaikan kuliah umum kepada ribuan mahasiswa program pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Senin.

Menurut Komaruddin, sejarah terbentuknya Indonesia merupakan bentuk keajaiban dengan keragaman yang begitu besar. Bangsa Indonesia mampu hidup rukun dan bersatu meski hidup terpencar dalam ribuan pulau serta memiliki ragam suku adat dan budaya yang berbeda.

Cendekiawan Muslim ini juga mengatakan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk akan terus terjaga apabila nilai-nilai Pancasila terus dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. "Yang membuat kita bersatu karena memiliki cita-cita bersama sebagaimana yang tertera dalam Pancasila," kata dia.

Ia membandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang memiliki satu bahasa dan agama, namun justru kerap mengalami perpecahan."Karena Indonesia dibangun dari kebhinekaan sebagai modal utama," kata dia.

Oleh sebab itu, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai apabila masih ada kelompok atau organisasi yang tiba-tiba muncul dengan mengampanyekan anti kebhinekaan, NKRI atau bahkan ingin membentuk negara sendiri, maka sebetulnya mereka akan berhadapan dengan negara serta para tokoh agama yang selama ini ikut berjasa mendirikan negara ini.

"Justru yang punya saham terbesar NKRI ini adalah tokoh agama yang selama ini dalam sejarahnya ikut serta membentuk Republik ini," kata dia.

Rektor UGM Panut Mulyono berharap seluruh mahasiswa UGM ikut erta merawat keragamaan Indonesia dalam kebinekaan. Menurutnya, akhir-akhir ini isu kebangsaan kembali mencuat.

"Seharusnya tidak lagi menjadi polemik setelah 72 tahun kita merdeka, apabila sudah terlampaui maka bangsa ini bisa segera mencurahkan energi dan waktunya dalam mempercepat pembangunan," kata dia.