Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap peristiwa G30S/PKI tidak menjadi
komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pemilihan Presiden
(Pilpres) yang akan datang.
"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang
goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini
menjadi komoditas politik," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko
Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen
Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu.
Menurut dia, peristiwa G30S/PKI ini jika dibawa ke politik akan
menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan suasana yang saling salah
menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional.
"Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, mengganggu kepentingan masyarakat, kata Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan bahwa harus semua bisa memahami peristiwa ini, karena sejarah tidak bisa diputar balik.
"Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi, kan tadi
presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu,"
katanya.
Wiranto mengatakan peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran
untuk bangsa dalam membangun masa kini, dan menata masa depan.
"Dengan demikian, penyelesaian secara yuridis sudah tidak mungkin.
Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena
itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan
menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan non
yudisial," katanya.
Wiranto mengungkapkan penyelesaian non yudisial sudah berlangsung,
dimana banyak keluarga-keluarga yang terlibat masalah PKI, sudah jadi
pejabat atau menjadi pegawai pada saat ini.
"Secara non yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat
sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan. Kita saling
menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini. Makanya tadi Presiden
mengatakan, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang
merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan," katanya.
Wiranto: peristiwa G30S/PKI jangan jadi komoditas politik
Minggu, 1 Oktober 2017 14:59 WIB