Sekda Paparkan Penyelamatan Danau Limboto

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa memaparkan langsung program penyelamatan Danau Limboto di 13 Kementerian, karena telah masuk dalam 15 kawasan danau dengan kondisi kritis.

"Saat ini Danau Limboto masuk dalam 15 kawasan danau kritis, upaya mempertahankannya pun terus dilakukan pemprov Gorontalo. Sekda dan Kepala Bappeda Provinsi sudah bertemu dengan Deputi Kemaritiman dan SDA, serta direktur Lingkungan Hidup," kata Sulastri Husai, Kabid Sarana Prasarana Bappeda, saat mendampingi Sekda Provinsi Gorontalo, di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, kedatangan Sekda dan Bappeda Provinsi Gorontalo, agar bisa mendapatkan dukungan dalam rangka memfasilitasi Gorontalo untuk paparan program penyelamatan Danau Limboto ke beberapa kementerian.

Pada kesempatan itu juga, Sekda pemprov Gorontalo melaporkan tentang rencana pembentukan sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs), dalam penyusunan rencana aksi daerah dan launching SDGs daerah.

"Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat SDGs di Gorontalo belum lama ini, dengan leader sekretariat SDGs Bappenas RI mengenai adanya Perpres nomor 58 tahun 2017. Untuk SDGs di daerah diharapkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) melalui sekretariat," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sesuai dengan Perpres nomor 58 tahun 2017, maka terkait dengan itu ada 17 tujuan SDGs yang harus segera disusun dokumen RAD SDGs yang harus selesai pada 10 Juli 2018.

Menurutnya, untuk membuat RAD sebagaimana yang diamanatkan kepres tentang SDGs, awalnya harus membentuk sekretariat dengan melibatkan beberapa tenaga ahli yang dibagi dalam empat pokja, yakni pokja lingkungan, pokja ekonomi, pokja sosial, dan pokja tata kelola.

"Tenaga ahli yang ada dalam pokja ini harus benar-benar yang kompeten dan profesional dan bukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), untuk penanggung jawabnya adalah SKPD," ujarnya.

Deputi II Bidang Kajian Isu Sosial dan Ekologi dari Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, saat Konferensi Danau Nusantara di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu mengatakan penanganan Danau Limboto di Gorontalo, membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan kerangka regulasi, fasilitas dan dukungan besar," kata Yanuar Nugroho.