Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan)
Moeldoko, menilai institusi TNI harus membangun pertahanan dengan konsep
aliansi strategis dengan masyarakat karena Indonesia menerapkan sistem
pertahanan rakyat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara,
wilayah, dan sumber daya nasional.
"Nanti, ke depan bagaimana membangun konsep pertahanan aliansi
strategis antara TNI dan masyarakat. Kalau semua menuju ke sana maka
tidak ada prajurit yang memikirkan politik (praktis)," kata Moeldoko,
saat memberikan kuliah umum bertajuk "Membaca Indonesia: TNI dan Politik
Negara", di kantor Para Syndicate, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan dalam konsep Sistem Pertahanan Semesta itu terdapat
tiga komponen yaitu pertama, komponen utama terdiri dari TNI dan
Kepolisian Indonesia; kedua, komponen cadangan terdiri atas warga
negara, sumber daya alam, dan sarana serta prasarana nasional yang telah
disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan
memperkuat komponen utama.
Ketiga, menurut dia, komponen pendukung terdiri dari warga negara,
sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana
nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan
kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
"Komponen pendukung ini adalah sumber daya yang diinventarisir. Lalu
konsep bela negara adalah membangun jiwa masyarakat bukan fisik,"
ujarnya.
Dia menjelaskan dalam Sistem Pertahanan Semesta itu, Indonesia harus
mempertahankan wilayah sehingga TNI harus memahami bagaimana kondisi
wilayah dan ruang.
Dalam konsep itu menurut dia, peran Bintara Pembina Desa di komando
kewilayahan TNI AD sangat strategis karena harus memahami berbagai hal
antara lain jalan setapak, jalur logisitik, dan jalur tank.
"Misalnya di suatu daerah siapa yang memiliki truk, bis dan sumber
daya sehingga bisa dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan negara,"
katanya.
Moeldoko mengatakan, menjelang Hari Ulang Tahun TNI, institusi ini
harus membangun kekuatan yang handal namun dalam bentuk akuntabilitas
dan transparansi yang jelas.
Menurut dia, TNI sebelum reformasi selalu dituntut masyarakat untuk
profesional dalam menjalankan tugasnya namun saat ini dorongan tersebut
berasal dari internal TNI.
"Perlu pemikiran strategis bagaimana pembangunan kemampuan
menghadapi ancaman, kondisi geografis, anggaran, dan perkembangan
teknologi," ujarnya.
Namun dia menekankan bahwa upaya peningkatan profesionalitas TNI
harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit sehingga negara
harus menjamin hal itu.
Moeldoko: Bangun pertahanan aliansi strategis TNI-masyarakat
Rabu, 4 Oktober 2017 14:29 WIB