Makassar (ANTARA GORONTALO) - Ketua Umum MPR RI Zulkifli Hasan
mengkhawatirkan kepala daerah dan pejabat negara akan habis menjadi
tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi jika KPK terus-menerus melakukan
operasi tangkap tangan (OTT).
"KPK baru-baru ini melakukan OTT terhadap enam kepala daerah, baik
gubernur, bupati dan wali kota, hanya dalam waktu dua pekan," kata
Zulkifli Hasan dalam pidato pada acara "Penyerapan Aspirasi Masyarakat:
Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" di Kampus
Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10).
Hadir pada acara tersebut antara lain Jaksa Agung HM Prasetyo,
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Dr Jimly
Asshiddiqie, SH, MH, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo,
Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal, Rektor Universitas Hasanuddin
Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
Menurut Zulkifli, KPK sebagai lembaga penegakan hukum pemberantasan
korupsi extra ordinary, tapi akhir-akhir ini semakin sering melakukan
OTT. Kasus dugaan korupsi dengan barung bukti hanya puluhan juta pun
dilakukan OTT.
Di parlemen Indonesia, yang meliputi MPR RI, DPR RI, dan DPD RI,
KPK juga melakukan OTT terhadap Ketua DPD RI Irman Gusman.
Irman Gusman sudah diproses hukum dan saat ini menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.
Saat ini, kata dia, Ketua DPR RI, Setya Novanto juga sedang ramai
dengan KPK. "Tinggal Ketua MPR RI. Lama-lama saya takut juga," katanya.
Menurut Zulkifli, saat ini dirinya takut membawa uang karena bisa menjadi korban OTT.
Sebaliknya, kalau memegang kartu kredit, juga ada kekhawatiran
dilacak melalui lembaga intelijen di bidang keuangan yakni Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut dia, kalau KPK dalam dua pekan melakukan OTT terhadap enam
kepala daerah, dalam setahun kepala daerah maupun pejabat negara akan
habis menjadi tahanan KPK.
Zulkifli Hasan komentari KPK yang rajin OTT
Rabu, 11 Oktober 2017 8:30 WIB