Bandung (ANTARA GORONTALO) - Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Abdurrahman Muhamad Fachir mengatakan bahwa Indonesia mesti melakukan
berbagai hal untuk menjaga konsistensinya sebagai negara kepulauan, yang
bisa mempertahankan kedaulatan sekaligus berkontribusi pada perdamaian
internasional.
Menurut dia, tugas Indonesia adalah menjaga pertahanannya sebagai
negara besar, di sisi lain juga sebagai negara Internasional.
"Kita harus melakukan berbagai hal untuk menjaga konsistensi kita
sebagai negara kepulauan tapi pada saat yang sama juga kita
berkontribusi pada yang lain juga," kata dia saat menghadiri Mochtar
Kusumaatmadja Award di Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu.
Dia menambahkan, pendekatan yanf perlu dilakukan dalam
mengimplementasikan tugas tersebut adalah dengan menerjemahkan warisan
yang telah diberikan para pemimpin pendahulu.
"Dan pendekatan kita selalu adalah Bagaimana menerjemahkan warisan
dari para pendahulu kita, baik pendiri republik ini kemudian yang
diteruskan oleh pejuang pejuang berikutnya," tambah dia.
Poin daru penerjemahan itu antara lain bagaimana menjaga kedaulatan
negara, di sisi lain juga mewujudkan perdamaian pada dunia.
Tentu, menurutnya dalam menerjemahkan misi negara itu mesti mencakup berbagai bidang.
Kemudian bila hal ini menyangkut persoalan maritim, Presiden Joko
Widodo sudah memiliki upaya penerjemahan warisan itu dengan "Poros
Maritim Dunia".
Pada penerjemahan maritim sendiri juga bukan yang sepele, ada
beberapa aspek yang perlu jadi perhatian. Karena dalam maritim bukan
hanya persoalan pertahanan, tapi juga soal ekonomi, sosial, lingkungan,
dan juga hubungan internasional.
"Banyak sekali, bukan hanya dari segi pertahanan, tapi juga bagaimana memanfaatkan potensi yang ada," tutur dia.
Sehingga demikian menurut Abdurrahman, tantangan terbesar kita
adalah bagaimana mengubah mindset ke soal maritim tidak melulu fokus di
masalah daratan.
"Tantangan terbesar kita sekarang ini adalah bagaimana mengubah mindset kita agar lebih perhatian lagi maritim," ujar dia.
Kompleksitas kemaritiman tersebut diamini oleh Rektor Universitas
Padjadjaran, Tri Hanggono Achmad saat menghadiri konferensi pers di
Gedung Merdeka, Bandung.
"Terkait perkembangan penguasaan hukum laut internasional ini,
masalahnya makin kompleks dan ini bukan subjek yang mudah," kata dia.
Kondisi itu menurutnya menyebabkan banyak sekali perguruan tinggi
di Indonesia khususnya di Asia Timur, yang sudah mulai agak meninggalkan
subjek tersebut.
Yang masih banyak diminati adalah subjek hukum internasional dan
hukum bisnis internasional. Sehingga menurutnya, inu menjadi tantangan
tersendiri untuk Indonesia.
Kemenlu: Indonesia konsisten jaga perdamaian dunia
Sabtu, 14 Oktober 2017 23:06 WIB