Bukittinggi (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA), mendorong peningkatan kapasitas politik bagi
perempuan di Sumbar melalui pelatihan dan simulasi yang dilaksanakan di
Bukittinggi, Selasa.
Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA, Niken
Kiswandari di Bukittinggi, Selasa, mengatakan kuota legislatif bagi
perempuan sebesar 30 persen sementara di Sumbar masih di angka 10
persen.
"Kalau 10 persen berarti masih tertinggal, malah masih ada daerah
yang belum ada perempuan di legislatif. Ini perlu didorong jelang
pelaksanaan pemilu 2019 nanti," tambahnya.
Indonesia sudah ditunjuk oleh PBB untuk mencapai Planet 50:50 dan
pada 2030 angka itu hendaknya sudah tercapai. "Artinya harus setara
antara perempuan dan laki-laki, pelatihan ini sekaligus sebagai langkah
untuk mencapai target tersebut," ujarnya.
Sesuai amanat UUD 1945, perempuan jangan hanya menjadi beban
pembangunan melainkan ikut aktif apalagi indikator keberhasilan sumber
daya manusia juga dilihat dari indeks pembangunan gender (IPG).
"Dari sana dilihat bagaimana peran perempuan dalam politik, kepemimpinan atau pengambilan keputusan dan lainnya," ujarnya.
Pelatihan peningkatan kapasitas politik perempuan sudah menjadi
agenda Kementerian PPPA di mana tahun lalu dilaksanakan di 15 propinsi
dan pada 2017 dilaksanakan di 21 propinsi.
Pelatihan yang dilaksanakan pada 17 dan 18 Oktober 2017 di
Bukittinggi itu bekerjasama dengan Dinas PPPA Sumbar dan diikuti oleh 80
perempuan kader partai politik.
Para peserta dibekali dengan materi seputar sistem pemilu dan
implikasinya bagi keterwakilan perempuan, strategi kampanye, "personal
branding", strategi memperoleh suara dan strategi mengawal suara.
Peneliti di Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
selaku pemateri dalam pelatihan tersebut, Pratiti Budiasih mengatakan
masih rendahnya partisipasi perempuan di legislatif disebabkan karena
kurangnya persiapan dan kecenderungan masyarakat memilih calon
legislatif laki-laki.
Salah satu yang perlu disiapkan perempuan dalam pemilu adalah "branding".
"Kalau dalam pemilu, perempuan harus menyiapkan dirinya untuk
menampilkan siapa dirinya, sudah melakukan apa bagi masyarakat dan
melakukan apa bagi masyarakat," jelasnya.
Salah satu tokoh perempuan dengan "branding" yang cukup dikenal yaitu Rieke Diah untuk buruh dan TKI.
"Branding ini harus sesuai dengan diri dan kemudian harus dipenuhi
jika terpilih nanti, kalau tidak masyarakat akan lebih apatis lagi pada
perempuan," katanya.
Kementerian PPPA dorong peningkatan partisipasi politik perempuan
Selasa, 17 Oktober 2017 15:56 WIB