Surabaya (ANTARA GORONTALO) - Dewan Pers mengakui saat ini hoax atau berita
bohong semakin marak beredar melalui media sosial, dan banyak pengaduan
mengenai hal itu termasuk dari Kantor Staf Presiden.
"Hoax bagian
dari abal-abalisme. Kita harus perangi. Dewan Pers baru saja menerima
pengaduan dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki bahwa dia
diberitakan menerima uang Rp200 miliar dari Panglima TNI. Kita cek di
mana alamatnya ternyata rumah kosong," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi
Prasetyo disela acara "Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal
Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat" di Surabaya, Kamis.
Yosep Adi mengatakan hoax banyak diproduksi melalui media daring
yang tak terdaftar di Dewan Pers, melalui media sosial dan juga kelompok
Saracen. Untuk itu, pihaknya menyatakan hoax harus diperangi bersama
karena bukan hanya masalah di Indonesia.
"Bulan lalu saya baru pulang dari Hungaria diundang untuk menjadi
observer Dewan Pers seluruh Eropa. Mereka mengeluhkan kondisi yang sama.
Jerman, Georgia, Rusia bahkan Catalunya dan Spanyol menghadapi masalah
yang sama dengan ide referendum," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa pers harus bisa menjadi alat untuk
mensterilisasi berita-berita hoax dan membantah kebohongan-kebohongan
yang dimunculkan terutama melalui media daring dan media sosial. Itu
untuk merebut kepercayaan publik kembali terhadap pers.
"Kita tahu pasca Pemilihan Presiden 2014 dan kita lihat Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) 2017 DKI Jakarta, pers kehilangan kepercayaan
dari publik karena publik lebih mempercayai berita-berita yang beredar
di media sosial," katanya.
Hoax, lanjut dia sama bahayanya dengan ajakan untuk radikalisme.
Menurutnya, radikalisme bisa membuat fenomena orang bisa membuat
tindakan ekstrim dan bahkan melakukan bom bunuh diri hanya dari
informasi yang sebetulnya tidak tahu sumbernya dari mana karena
melakukan komunikasi dari dunia maya.
"Tapi kalau berita hoax, bisa memecah belah bangsa karena ada orang
yang sengaja melakukan adu domba antaragama, antarumat, bahkan
antarkelompok yang berbedam," tuturnya.
Dewan Pers banyak terima pengaduan hoax, termasuk dari staf presiden
Kamis, 19 Oktober 2017 22:21 WIB