Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dalam
pidatonya pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-17 Delapan Negara Berkembang
(Developing Eight/D-8) mengatakan bahwa kelompok tersebut harus
berkontribusi secara nyata untuk kesejahteraan rakyat.
"Kita harus terus membuat organisasi D-8 tetap menjadi sebuah
platform ekonomi yang relevan, memastikan agar dapat berkontribusi
secara nyata kepada kesejahteraan rakyat," katanya, seperti dilansir
Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan di Istanbul, Turki, itu Retno menyampaikan bahwa
capaian kerja sama D-8 saat ini masih belum sepenuhnya memanfaatkan
potensi dan kesempatan yang ada.
Dengan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak menentu, diplomat
karir Kementerian Luar Negeri RI itu mengemukakan, tantangan pembangunan
ekonomi negara-negara anggota D-8 kini semakin besar, sehinggakerja
samanya harus terus diperkuat sesuai mandat Piagam D-8.
"Kita harus mengubah D-8 menjadi organisasi yang lebih kuat,
melakukan kerja sama nyata sesuai Piagam D-8," ujar mantan Duta Besar RI
di Kerajaan Belanda itu.
Ia menekankan bahwa kerja sama D-8 ke masa depan harus diarahkan
kepada berbagai bidang yang dapat secara langsung membawa kesejahteraan
bagi semua rakyat di negara anggotanya.
D-8 harus juga dapat mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan
kaya, karena menurut mantan Duta Besar RI di Kerajaan Norwegia itu,
kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sering menjadi akar masalah dari
berbagai kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan narkoba dan
terorsime.
"Bidang-bidang kerja sama D-8 harus bisa mengurangi kesenjangan
antara yang kaya dan miskin, seperti di bidang pertanian, UMKM,
infrastruktur dan konektivitas, serta kelautan," ujarnya.
Selain itu, Menlu RI menekankan pentingnya partisipasi dan
keterlibatan lebih luas dari sektor swasta termasuk usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) dalam berbagai kerja sama ekonomi D-8.
Sinergi yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah, dinilainya,
dapat mengurangi biaya pembangunan dan meningkatkan efek pengganda
keuntungan ekonomi dan pembangunan bagi rakyat.
"Kemitraan pemerintah yang kuat dengan sektor swasta, akan
meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan memperkuat kapasitas sektor swasta
termasuk UMKM," ucapnya.
Selaras dengan tema pertemuan D-8 dibawah keketuaan Turki, yaitu
"Expanding Opportunities through Cooperation (Memperluas Kesempatan
melalui Kerja Sama), Menlu RI juga mengajak seluruh negara anggota D-8
untuk dapat memperluas peluang melalui kerja sama Selatan-Selatan yang
lebih erat.
Ia pun menilai bahwa kerja sama Selatan-Selatan yang
kuat akan dapat berkontribusi dalam mendorong kemandirian negara-negara
berkembang dalam pembangunan ekonomi di tengah tantangan global yang
semakin besar.
Organisasi D-8 dibentuk melalui Deklarasi Istanbul pada 15 Juni 1997
dengan delapan anggota, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran,
Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.
D-8 bertujuan menghimpun
kekuatan negara-negara berpenduduk muslim dalam memperkuat ekonominya
guna menghadapi tantangan global yang semakin besar.
Tahun 2017 menandai 20 tahun kerja sama D-8, yang merupakan tahap
penguatan berbagai instrumen kerja sama dan kapasitas D-8 sebagai
organisasi.
Menlu: D-8 harus berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat
Jumat, 20 Oktober 2017 14:59 WIB