Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pesatnya perkembangan teknologi informasi perlu
dapat diantisipasi dengan baik dan benar terutama dari segi keamanan
siber, sehingga lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
diharapkan siap untuk itu.
"Kita memang memerlukan semacam
lembaga yang secara komprehensif dan integratif mengawal proses lalu
lintas di dunia maya. Itu yang menjadi semangat lahirnya BSSN," kata
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira, dalam rilis, Sabtu.
Politisi PDIP itu mengutarakan harapannya agar BSSN segera membentuk
struktur kerja sehingga dapat segera bekerja mengawal proses lalu
lintas informasi di dunia maya, serta diisi SDM yang memahami pesatnya
perkembangan TI.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo Notodiprojo melihat,
kehadiran BSSN diperlukan untuk menjawab kondisi perkembangan teknologi
yang semakin maju dan kekinian, terutama bila dikaitkan dengan dunia
siber.
Politisi Partai Demokrat itu optimistis dengan sumber daya untuk
mendukung BSSN yang terdiri dari 95 persen lebih unsur Lembaga Sandi
Negara dan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN mampu
menjalankan tugas dan kinerjanya dengan baik.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Wimboh Santoso menyatakan bahwa risiko serangan siber pada sistem
keuangan semakin besar akibat pesatnya pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi di industri jasa keuangan.
"Upaya pencegahan serangan siber tidak dapat dilakukan hanya oleh
satu negara tetapi harus merupakan inisiatif global karena para hackers
beroperasi tanpa mengenal batas negara," kata Wimboh dalam seminar
International Good Practices on Cybersecurity Preparednesss dalam
rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia - IMF di Washington, D.C,
sebagaimana rilis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (18/10).
Menurut Wimboh, meningkatnya penggunaan internet oleh pemerintah,
pelayanan publik dan bisnis swasta termasuk di industri jasa keuangan
memiliki implikasi besar jika tidak ditangani dengan baik.
Sebagaimana diwartakan, Indonesia dinilai masih kekurangan banyak
talenta di bidang informasi dan teknologi (Information and
Technology/IT), padahal perkembangan ekonomi digital sedang berkembang
pesat di Tanah Air, dan telah mengubah pola struktur konsumsi
masyarakat.
Chief Executive Officer Go-Jek Nadiem Makarim dalam diskusi di Balai
Sidang Jakarta, Rabu (20/9), mengatakan minimnya talenta bidang
teknologi infromatika (TI) harus menjadi perhatian pemerintah. Salah
satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan materi pendidikan
bidang IT sejak dini.
Menurut Nadiem, "coding" atau pemograman komputer seharusnya
merupakan materi yang diajarkan sejak dini. Pasalnya, kemampuan dalam
bahasa pemrograman akan selalu dibutuhkan oleh industri terutama di era
ini, saat transformasi ekonomi konvensional menjadi digital.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memuji seluruh pelaku ekonomi
digital di Tanah Air yang dengan cepat memanfaatkan teknologi informasi
sehingga bisa mengikuti ritme pergeseran perniagaan dari sistem
konvensional menjadi digital.
Pesatnya teknologi harus diimbangi keamanan siber
Sabtu, 21 Oktober 2017 21:40 WIB