Padang (ANTARA GORONTALO) - Ombudsman Republik Indonesia menilai partisipasi
masyarakat mengawasi pelayanan publik di Tanah Air mengalami peningkatan
yang ditandai dengan terus bertambahnya laporan pengaduan setiap tahun.
"Pada 2014 jumlah pengaduan ke Ombudsman 6.679, 2015 naik jadi
6.950 dan 2016 mencapai 10.000, artinya kepedulian masyarakat untuk
melapor terus tumbuh," kata Komisioner Ombudsman Republik Indonesia
Ninik Rahayu di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.
Ia menyampaikan hal itu pada pertemuan berkala Dunsanak Ombudsman
dengan tema "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
Pelayanan Publik" yang dihadiri jajaran awak media di Padang.
Menurut dia, selama ini keberanian masyarakat dalam melapor praktik
penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik masih minim karena
butuh modal besar untuk melakukannya.
"Biasanya kan masyarakat kalau menemukan penyimpangan hanya bisa
menggerutu, namun sekarang sudah berani melaporkan, ini jauh lebih
konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintah," kata dia.
Ia menyampaikan instansi pemerintah yang paling banyak dilaporkan
selama ini adalah pemerintah daerah diikuti kepolisian dan instansi
pemerintah serta kementerian.
"Untuk substansi laporan dalam tiga tahun terakhir didominasi oleh
bidang pendidikan, kepegawaian, perhubungan, kesehatan dan administrasi
kependudukan," ujar dia.
Ia memaparkan dugaan maladministrasi yang banyak ditemukan berupa
penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang,
hingga permintaan imbalan berupa uang, barang dan jasa.
Menurut Ninik, rendahnya standar pelayanan akan mengakibatkan
beragam maladministrasi mulai dari ketidakjelasan prosedur,
ketidakpastian jangka waktu, pungutan liar hingga korupsi.
"Jika hal itu terus terjadi akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
terhambatnya target pembangunan yang berujung pada menurunnya tingkat
kepercayaan publik pada pemerintah," kata dia.
Ia menambahkan, pelayanan publik yang bagus akan mencegah
terjadinya praktik korupsi sebab korupsi itu biasanya terjadi di hulu,
sementara pelayanan publik di hilir.
Ombudsman: partisipasi masyarakat awasi pelayanan publik meningkat
Sabtu, 21 Oktober 2017 21:41 WIB