Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan
mengajukan usul inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan
hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017,
dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam UU
tersebut, kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi.
"PPP akan mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas, menjadi usul
inisiatif DPR dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada
masa sidang pertama," kata Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, ada sejumlah hal yang masih bisa diperdebatkan dalam UU
Ormas, antara lain peran pengadilan karena jangan sampai peran
pengadilan dihapuskan dari UU Ormas.
Dia mengatakan walaupun azas hukum administrasi pemerintahan
berlaku, kalau tidak dieksplisitkan dalam norma UU, maka dikhawatirkan
akan menjadi pasal karet.
"Hal itu karena seolah-olah pengadilan tidak memiliki wewenang.
Padahal, pengadilan adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari
keadilan," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu menilai ada sejumlah pasal yang hilang,
misalnya lembaga yang dibubarkan pemerintah karena dianggap
bertentangan dengan Pancasila, bisa menggugat di pengadilan.
Dia menilai sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan
sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan.
"Hal lain adalah terkait dengan hukuman, apakah pelanggar akan
mendapat hukuman seberat yang diatur dalam UU Ormas atau tidak,"
katanya.
Baidowi menjelaskan alasan lain mengapa PPP berniat untuk mengajukan
usulan revisi UU Ormas adalah terkait Lembaga Penafsir Pancasila,
karena siapakah yang berhak memvonis seseorang atau lembaga bertentangan
dengan Pancasila.
Dia mengatakan saat ini mandat diberikan secara penuh kepada
pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), lalu
bagaimana jika Mendagri tiba-tiba berganti.
"Bagaimana apabila Mendagri tiba-tiba diganti, apakah tidak menimbulkan masalah," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa PPP ingin ada penegasan terhadap paham-paham
yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, dan di sisi lain pemerintah
juga siap apabila UU Ormas hasil pengesahan Perppu Ormas dilakukan
revisi.
PPP akan ajukan usul inisiatif revisi UU Ormas
Senin, 30 Oktober 2017 8:08 WIB