Kupang (ANTARA GORONTALO) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur
Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta
sekaligus memerintahkan agar pada 2020 Indonesia mencapai swasembada
garam.
"Saat ini kita masih impor garam dari luar, padahal kita Negara
Maritim dengan laut yang luas. Oleh karena itu, Pak Presiden
memerintahkan supaya kita swasembada pada tahun 2020," catatnya, dalam
siaran pers yang diterima ANTARA News, Selasa.
Luhut Pandjaitan
pada Selasa ini memantau kegiatan PT Garam Indonesia di Bipolo,
dilanjutkan memeriksa perkembangan pembangunan Bendungan Raknamo di
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
(Baca juga: Luhut pembangunan Bendungan Raknamo capai 98%)
Hal itu disampaikannya Presiden Jokowi saat mengelar Rapat
Koordinasi tertutup sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk
mewujudkan swasembada garam pada 2020.
Dalam rakor tersebut, Menko Maritim mencatat, tidak hanya Pemerintah
Daerah NTT saja yang diundang, melainkan pihak kementerian terkait,
seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang
atau Badan Pertanahan Nasional.
Hadirnya lintas kementerian ini agar setiap persoalan
diselesaikan secara terintegrasi dan holistik, sehingga mendapatkan
keputusan yang satu dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Untuk mengatasi permasalahan pasokan garam saat ini, Menko Luhut
megatakan, bahwa pemanfaatan teknologi yang digunakan harus dapat
membantu para petani garam dalam meningkatkan produksi maupun kualitas
garam," ujar Luhut.
Menurut dia, hasil inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) terkait teknologi garam yang telah diuji
cobakan di Kupang, dan jika produksi garamnya bagus, maka akan
diaplikasikan juga di tempat lain, seperti di Madura, serta
sentra-sentra garam lainnya.
"Kalau ada nanti langsung kita praktikkan, kita bikin lahan garam
satu di Kupang. Kalau bagus, kita bikin lagi di Madura dan sebagainya,"
ungkapnya.
Luhut optimis bahwa solusi teknologi yang ditawarkan BPPT bisa
mengatasi masalah pasokan garam di Indonesia, bahwa Indonesia tak perlu
garam impor lagi.
Bukan hanya untuk jangka pendek saja, menurut dia, melainkan untuk
jangka panjang. Sehingga costnya akan lebih murah dan tidak lagi
berpengaruh pada cuaca.
NTT bisa menjadi salah satu provinsi yang mampu menutup impor garam
dari luar negeri ke Indonesia., karena garam Industri NTT mempunyai
potensi yang sangat bagus, demikian Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden Jokowi minta Indonesia swasembada garam 2020
Selasa, 31 Oktober 2017 15:08 WIB