Yogyakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap
Korps Pegawai Republik Indonesia tetap menjaga independensi serta
terhindar dari kepentingan partai politik agar tidak tebang pilih dalam
melayani masyarakat.
"Korpri bukan seperti zaman dahulu yang menjadi bagian partai
politik. Harus independen supaya dalam melayani masyarakat tidak
terkotak-kotak," kata Tjahjo seusai membuka Pekan Olahraga Nasional
Korps Pegawai Republik Indonesia XIV Tahun 2017 di Gedung Olahraga
Amongrogo, Yogyakarta, Kamis.
Menurut Tjahjo, siapapun presidennya, Korpri harus tetap pada
jalurnya yakni membantu mensukseskan program pemerintah di level
nasional dan program daerah. "Supaya mensukseskan program Nawacita Bapak
Jokowi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial," kata dia.
Selain itu, menurut Tjahjo, Korpri juga harus tetap menjadi
perekat seluruh PNS di Indonesia baik di kementerian dan lembaga di
tingkat pusat maupun daerah.
"Yang penting bagaimana Korpri di luar kedinasan harus tetap
menjadi perekat PNS di Indonesia baik pusat maupun daerah," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan
Arif Fakrulloh mengatakan hingga saat ini pihaknya justru sedang
berdialog dengan pemerintah agar Korpri tetap ada di dalam kedinasan.
Pemerintah pusat, menurut Zudan, saat ini ingin meletakkan Korpri di luar atau non kedinasan.
Padahal sesuai perspektif ketatanegaraan, menurut dia, jika di
luar kedinasan, maka ada dua pilihan, yakni Korpri harus tunduk pada
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berarti akan menjadi organisasi
serikat pekerja.
"Pilihan kedua, maka Korpri menjadi organisasi masyarakat. Jika
ini terjadi maka Korpri bisa berafiliasi dengan partai politik
manapun," kata dia.
Mendagri minta Korpri jaga independensi
Jumat, 3 November 2017 8:06 WIB