Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyiapkan
langkah antisipasi terkait kemungkinan dan potensi konflik atas
pelaksanaan pemilu.
"Ya itu sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan
MK. Mereka kan tidak paham, tahapan-tahapan hukum harus dipahami," kata
Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga
terkait upaya mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin muncul
menjelang tahun politik.
Pemetaan wilayah rawan konflik pun dilakukan secara sinergi termasuk dengan Bawaslu dan Kemenkopolhukam.
Ia menegaskan, pemerintah optimistis karena KPU, Bawaslu,
Kepolisian, BIN dan TNI terus bekerjasama mengamankan pemilu. Pilkada
serentak sebelumnya pun dapat berjalan lancar.
"Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi enggak apa. Ini menarik
karena pilkada serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma pemilu
legislatif dan pilpres sehingga masing-masing instansi terkait memetakan
secermat mungkin," katanya.
Mendagri menyatakan fokus ke tingkat partisipasi pemilih yang meningkat.
"Pada 2015 itu ada 70 persen, 2016 jadi 74 persen, kami harap 2018
itu 78 persen. Kedua, harus dilawan juga politik uang, itu akan merusak
demokrasi kita, mengganggu pencarian tokoh yang amanah," katanya.
Ia juga menegaskan semua pihak harus berani menindak jangan sampai
terjadi kampanye yang bersifat ujaran kebencian, SARA, hingga merusak
persatuan dan kesatuan.
"Secara keseluruhan kami optimistis karena KPU pun sudah
berpengalaman, Bawaslu juga, dari aturan-aturan PKPU juga enggak ada
yang menyimpang dari UU yang ada. Kami cukup optimistis. Yang penting,
partisipasi meningkat, tak ada politik uang, dan tak ada ujaran
kebencian," katanya.
Terkait peta atau titik rawan konflik, Tjahjo menegaskan, relatif
tidak ada masalah lagi namun beberapa wilayah perlu perhatian khusus
seperti Papua.
Papua, menurut dia, perlu ada sosialisasi yang lebih besar agar tidak terjadi konflik yang meluas.
"Daerah lain, saya rasa, enggak ada masalah meski Jawa itu padat penduduk, Sumsel juga. Konsentrasi di Papua saja," katanya.
Mendagri siapkan antisipasi terkait potensi konflik pemilu
Kamis, 9 November 2017 21:50 WIB