Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut
Binsar Pandjaitan mengaku tidak ingin negara pulau dan negara kepulauan
diabaikan dan dianggap tidak penting.
"Tidak boleh orang merasa bahwa negara kepulauan itu begitu saja. Di
`ignore` (diabaikan). Kan satu negara pulau walau penduduknya cuma
8.000 kan satu suara. Kita yang penduduknya 260 juta juga sama satu
suara. Jadi kita harus garap juga," katanya seusai menutup Konferensi
Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS
Conference) di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, Indonesia bersama Badan Program Pembangunan PBB
(UNDP) menginisiasi forum Konferensi Negara Pulau dan Kepulauan (AIS
Conference) yang digelar di Jakarta, Selasa, dalam upaya menghadapi
perubahan iklim.
Dalam forum terbuka itu, 18 negara pulau dan kepulauan yang hadir,
yakni Antigua & Barbuda, Bahrain, Kuba, Siprus, Fiji, Guinea Bissau,
Indonesia, Jamaika, Jepang, Madagaskar Selandia Baru, Papua Nugini,
Filipina, Saint Kitts and Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura dan
Inggris.
Luhut mengatakan peran Indonesia dalam forum yang rencananya akan
diresmikan dalam pertemuan tingkat menteri di Bali, Oktober 2018, itu
adalah sebagai pimpinan yang menginisiasi forum tersebut.
"Jangan ada yang bilang Indonesia lemah. Kita negara kuat," katanya.
Forum tersebut diharapkan dapat menjadi platform untuk bekerjasama,
pertukaran pengetahuan, bantuan teknis hingga akses pendanaan khususnya
di bidang ekonomi biru, mitigasi perubahan iklim, sampah laut, manajemen
bencana hingga perikanan yang berkelanjutan.
"Indonesia mengambil inisiatif untuk ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita yang bikin," tuturnya.
Dengan menggandeng UNDP, pemerintah Indonesia dan lembaga itu akan
bekerjasama untuk bersinergi membentuk "trust fund" (dana amanah) yang
nantinya dapat digunakan negara-negara pulau dan kepulauan kecil yang
tidak memiliki akses pendanaan dalam menghadapi perubahan iklim.
Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas
Oegroseno mengatakan akses pendanaan memang jadi masalah yang dihadapi
negara pulau kecil yang terdampak perubahan iklim.
Oleh karena itu, ia berharap inisiasi dana amanah yang akan dibentuk
dalam forum tersebut bisa menjadi platform untuk mengundang pendanaan
dari pihak yang ingin berpartisipasi membantu negara pulau dan kepulauan
menghadapi ancaman perubahan iklim.
"Indonesia akan komitmen ke dana amanah itu. Negara lain kita harap
juga komit. Begitu pula lembaga internasional dan bank pembangunan kami
harap bisa tertarik. Kami juga ingin melihat mekanisme lain yakni swasta
untuk masuk karena sekarang banyak yang tertarik terlibat dalam masalah
perubahan iklim dan laut," tuturnya.
Mekanisme tersebut, lanjut Havas, akan menjadi sumber pendanaan yang
akan dikembangkan di masa depan yakni "blended finance".
Luhut tidak ingin negara pulau-kepulauan diabaikan
Rabu, 22 November 2017 20:24 WIB