Bogor (ANTARA GORONTALO) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Boediarso Teguh Widodo memastikan pemberian dana desa sebesar
Rp1,4 miliar per desa pada 2019 masih menunggu evaluasi pemberian
insentif tersebut dalam tiga tahun terakhir.
"Kita siap memenuhi Rp1,4 miliar setiap desa, tapi kita melakukan review dulu," kata Boediarso dalam pemaparan di Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Boediarso mengatakan evaluasi ini harus dilakukan untuk menyiapkan
aturan main yang lebih memadai serta meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, termasuk aparat dan pendamping dana desa, agar penyaluran
insentif ini dapat lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
"Kalau kita tidak menyiapkan peningkatan capacity building aparat
dalam mengelola keuangan desa, maka dikhawatirkan peningkatan dana desa
dalam jumlah besar dapat menjadi celah penyalahgunaan, karena
pemborosan, inefisiensi dan salah sasaran harus kita cegah," ujarnya.
Evaluasi yang dilakukan, kata dia, juga termasuk tujuan
pemberian dana desa ini telah memberikan dampak positif dalam
mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan
dan daya beli masyarakat serta mengatasi ketimpangan layanan publik
antardesa.
"Pelaksanaan dana desa memang berhasil menurunkan jumlah
penduduk miskin dan persentase penduduk miskin serta gini ratio, tapi
belum terlalu masif, artinya multiplier effect belum efektif, sehingga pengelolaan dana desa harus ada yang diperbaiki," katanya.
Meski demikian, menurut Boediarso, peningkatan alokasi hingga
Rp1,4 miliar per desa pada 2019 sesuai janji politik Presiden juga bukan
merupakan hal yang mudah dilakukan karena tergantung ketersediaan
anggaran negara.
"Semestinya 2019, naik menjadi 10 persen dari anggaran transfer
ke daerah sesuai UU Desa. Kalau anggaran transfer ke daerah sekarang
Rp706 triliun, 10 persennya baru sekitar Rp70 triliun-Rp75 triliun.
Kalau Rp75 triliun, dibagi 75 ribu desa, baru Rp1 miliar per desa. Untuk
Rp1,4 miliar berarti pagunya harus lebih besar," ujarnya.
Dalam APBNP 2017, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar
Rp60 triliun atau sama dengan pagu dana desa dalam APBN 2018. Dengan
pagu tersebut maka sebanyak 74.910 desa rata-rata mendapatkan dana desa
sebesar Rp800 juta per desa.
Sementara itu, hingga pertengahan Desember 2017, penyaluran dana desa telah mencapai Rp59,19 triliun.
Kemenkeu: Rp1,4 miliar per desa tunggu evaluasi
Selasa, 12 Desember 2017 17:49 WIB