Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
menilai berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah selesai pada 2018
bisa mendukung pemerataan akses dan peningkatan kegiatan ekonomi
Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung tentu
menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan," kata
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho dalam pernyataan
yang diterima di Jakarta, Kamis.
Agus menambahkan kondisi ekonomi yang membaik pada 2018 juga
didukung oleh situasi ekonomi makro di 2017 yang terkendali, meski
terdapat tekanan berupa defisit anggaran serta proyeksi pertumbunan
ekonomi dibawah asumsi yang diharapkan.
"Kondisi ekonomi secara makro masih mantap terkendali, walaupun,
kondisi ekonomi dalam tekanan defisit fiskal dan tingkat pertumbuhan
ekonomi Indonesia, masih berada dibawah besaran yang diharapkan," kata
Agus.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo
menambahkan kondisi eksternal juga memberikan optimisme atas posisi
tawar Indonesia yang semakin baik di 2018, seperti posisi daya saing,
kemudahan berbisnis, peringkat negara tujuan investasi, dan peringkat
utang.
"Kendati demikian, kondisi kebijakan ekonomi negara maju yang
mulai meningkatkan suku bunga serta `kegaduhan` dalam hubungan
internasional akhir-akhir ini patut diperhitungkan," katanya.
Selain itu, transaksi online yang masif akan terus terjadi di
2018 dalam kondisi persaingan yang semakin dinamis, sehingga menuntut
adanya langkah-langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing
membangun efisiensi dan memberikan kemudahan sebesar-besarnya kepada
konsumen.
"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
dan instansi terkait lainnya perlu bersatu padu untuk memastikan
terbangunnya tata kelola yang handal seiring dengan `booming` bisnis di
transaksi online," ujar Maxensius.
Lebih jauh, Maxensius melihat perubahan postur keuangan negara
juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Untuk itu,
peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik guna memastikan
kebijakan makro-mikro berjalan lebih sinergis.
Demikian juga, tambah dia, hambatan berupa ego sektoral
kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di 2018 untuk meminimalkan
timbulnya berbagai kebijakan yang saling kontra produktif.
Secara keseluruhan, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menekankan
adanya empat pilar yang utama, yakni sumber daya manusia, infrastruktur,
keuangan inklusif, dan tata kelola yang menjadi dasar untuk mewujudkan
pembangunan yang adil dan makmur.
Empat pilar tersebut penting jika Indonesia ingin mencapai
keunggulan daya saing yang tinggi, tanpa meninggalkan lapisan masyarakat
miskin atau rentan miskin atau sektor usaha kecil. Selain itu, menjaga
keberlanjutan lingkungan juga menjadi prasyarat dasar untuk memperbesar
manfaat pembangunan.
"Tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga yang akan datang.
Jika pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip tersebut, sudah dapat
dipastikan mesin pertumbuhan ekonomi lambat laun akan meredup," tambah
Maxensius.
LIPI: infrastruktur dukung pemerataan ekonomi pada 2018
Kamis, 14 Desember 2017 17:11 WIB