Ramallah, Palestina (ANTARA GORONTALO) - Palestina pada Ahad mengecam rencana
Israel untuk membangun 300.000 unit permukiman baru di Jerusalem Timur,
dan pada saat yang sama berkirar akan mempertimbangkan kajian
menyeluruh mengenai proses perdamaian.
Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengatakan
di dalam satu pernyataan bahwa rencana Israel adalah bagian dari proyek
kolonial dan perluasan Israel yang diterapkan oleh pemerintah Israel
yang didorong oleh tindakan paling akhir Presiden AS Donald Trump untuk
mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Kementerian itu menganggap Trump sepenuhnya bertanggung-jawab atas
setiap tindakan baru yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat
Palestina, tanah mereka dan semua tempat suci.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Ahad juga memperingatkan
mengenai dampak yang mungkin muncul akibat rencana "Greater Jerusalem"
Israel, yang berusaha menghubungkan secara geografis semua permukiman
dan memutus semua persinggungan Tepi Barat Sungai Jordan.
Sementara itu, partai Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Fatah, pada
Ahad mengatakan Dewan Sentral Fatah akan mempertimbangkan "kajian
menyeluruh mengenai proses perdamaian Palestina-Israel" dalam pertemuan
mendatang, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta,
Senin pagi.
Azzam Al-Ahmad, seorang anggota Komite Eksekutif Fatah, mengatakan
kepada Voice of Palestina bahwa dewan pimpinan Palestina akan mengkaji
hubungannya dengan Israel, akibat kegagalan Israel untuk melaksanakan
kewajibannya berdasarkan hukum internasional.
Ia menambahkan Palestina akan melancarkan upaya diplomatik lebih
lanjut di Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB bahwa di Mahkamah
Pidana Internasional, sebagai reaksi terhadap tindakan AS mengenai
Jerusalem.
Trump pada Rabu, 6 Desember, mengumumkan untuk secara resmi mengakui
Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan Kedutaan
Besar AS ke kota yang menjadi sengketa tersebut.
Israel telah mengklaim seluruh Kota Jerusalem sebagai "ibu kotanya
yang abadI, sementara rakyat Palestina ingin Jerusalem Timur, yang
diduduki oleh Israel sejak Perang 1967, sebagai ibu kota negara masa
depan mereka.
Tindakan itu telah memicu protes luas di negara Arab dan Muslim di
seluruh dunia, dan bentrokan rusuh antara pemrotes Palestina dan pasukan
keamanan Israel dalam beberapa pekan belakangan.
Dalam penolakan besar terhadap AS, Sidang Majelis Umum PBB dengan
suara berlimpah pada Kamis (21/12) menolak tindakan AS baru-baru ini
mengenai Jerusalem, dan menuntut semua negara anggota mematuhi resolusi
Dewan Keamanan PBB mengenai status Jerusalem.
Palestina kecam rencana pembangunan 300 ribu permukiman israel
Senin, 25 Desember 2017 15:09 WIB