Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika akhir pekan lalu
menyelenggarakan kegiatan pre-market sounding (penawaran) proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) satelit multifungsi pemerintah senilai Rp7,7 triliun.
Dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, Kominfo melalui Balai Penyedia
dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)
berencana untuk melakukan pengadaan satelit multifungsi pemerintah
dengan teknologi terbaru yaitu High Throughput Satellite.
Proyek tersebut akan dikembangkan dengan skema pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) dan diberikan penjaminan pemerintah (government guarantee).
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tamba Parulian Hutapea mengatakan kegiatan pre market sounding bertujuan
tidak saja untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang
keberadaan proyek, tetapi juga sekaligus mendapatkan masukan dari calon
investor terhadap model investasi yang ditawarkan untuk selanjutnya
menjadi bahan penyempurnaan Prastudi Kelayakan yang sedang disusun.
"Setelah mendapatkan informasi secara umum, pada sesi presentasi
proyek peserta yang tertarik dapat melakukan diskusi lebih teknis dengan
perwakilan BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku
penanggung jawab proyek didampingi oleh perwakilan Kantor Bersama KPBU
pada sesi Konsultasi Proyek," katanya.
Ada kurang lebih 100 peserta yang meliputi investor yang bergerak di
bidang perusahaan VSAT, perusahaan satelit, operator telekomunikasi,
lembaga keuangan dan konsultan terkait yang diundang dalam kegiatan
penawaran tersebut.
Beberapa perusahaan yang hadir dan tertarik antara lain Arianespace,
Aerospace Industrial Development Taiwan, Aerospace Long-March
International Trade Co. Ltd, Thales Indonesia, Anhui Sun Create
Electronics Co., Ltd., PT Selindo Alpha, PT Iroda Mitra, PT Pasifik
Satelit Nusantara, SES Network, PT Damai Persada Investama, China
Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, Telkomtelstra,
Deloitte, PwC, Bank of China, Credit Agricole CIB, Citibank, China
Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) dan perwakilan atase
perdagangan Amerika Serikat, Perancis dan Rusia.
Pelaksana Tugas Direktur Penataan Sumber Daya Kementerian Komunikasi
dan Informatika Denny Setiawan menjelaskan Indonesia sudah menggunakan
satelit untuk komunikasi sejak tahun 1967 dan dilanjutkan untuk kegiatan
siaran pada tahun 1974.
Selama ini kementerian/lembaga menggunakan layanan data dari
perusahaan BUMN dan swasta untuk komunikasi. Namun, layanan komunikasi
yang disediakan tersebut memiliki kendala berupa jangkauan yang tidak
dapat melayani daerah terpencil.
Dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau, Indonesia tidak bisa hanya
bergantung pada fiber optik. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan
instansi pemerintah, akses data yang ada tidak dapat memenuhi layanan
dasar, sehingga saat ini dibutuhkan layanan pita lebar (broadband).
Untuk itu satelit ini akan menyediakan layanan digital di sektor
pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta
pemerintahan dalam negeri.
Dalam rangka pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation
(USO), Kominfo bermaksud memberikan pelayanan akses komunikasi
broadband pada wilayah-wilayah KPU/USO yang belum terlayani dan tidak
terjangkau oleh layanan broadband terrestrial.
BP3TI telah melakukan identifikasi kebutuhan layanan dari
titik-titik pelayanan pemerintah yang membutuhkan koneksi broadband
seperti di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan
keamanan serta pemerintahan dalam negeri.
Dalam kegiatan pre-market sounding itu, turut hadir Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mewakili Kantor Bersama KPBU
yang menyampaikan informasi terkait dengan skema KPBU, dukungan dan
penjaminan pemerintah, serta ketersediaan layanan terhadap proyek KPBU.
Kantor Bersama KPBU yang dibentuk pada bulan Februari 2017
beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Bappenas, BKPM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah?(LKPP) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
BKPM tawarkan proyek satelit multifungsi pemerintah
Rabu, 27 Desember 2017 21:18 WIB