Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai apabila
pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
tidak langsung akhirnya disahkan berarti penyelenggaraan demokrasi
mengalami kemunduran.
"Kalau benar akhirnya pilkada tidak langsung itu disahkan, bagi
saya itu adalah sebuah kemunduran besar bagi pelaksanaan demokrasi,"
kata Jokowi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pengeluaran atau biaya yang mahal dalam
penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat menjadi alasan disahkannya
pilkada tidak langsung tersebut.
"Karena sebetulnya kalau masalah biaya itu masih bisa dihemat
dengan cara menyederhanakan teknis pelaksanaan pilkada. Jadi, ini
masalah teknisnya saja," ujar Jokowi.
Selain penyederhanaan teknisnya, dia menuturkan cara lain untuk
menghemat biaya pengeluaran pelaksanaan pilkada, yaitu dengan cara
menggelar pemilihan tersebut secara serentak.
"Pilkada itu bisa dilaksanakan secara berbarengan di seluruh
wilayah Indonesia. Kemudian, dilakukan audit secara keseluruhan atau
nasional terhadap penggunaan anggaran pilkada," tutur Jokowi.
Selanjutnya, mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan dari
hasil audit tersebut, dapat diketahui jenis biaya atau pengeluaran yang
dapat dihemat untuk penyelenggaraan pilkada seterusnya.
Hari ini, DPR RI menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Dalam sidang itu akan diputuskan
mekanisme pelaksanaan pilkada di Indonesia, secara langsung atau tidak
langsung (melalui DPRD).
Pilkada tidak langsung dinilai sebagai kemunduran demokrasi
Kamis, 25 September 2014 22:33 WIB