Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut), Provinsi Gorontalo, berharap pemerintah daerah (pemda) memiliki program kontingensi bencana sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam, khususnya akibat kemarau panjang saat ini.
Anggota DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Salim Angio, di Gorontalo, Jumat, mengatakan tidak ada yang berharap akan terjadinya bencana, namun kondisi itu tidak bisa dihindari. "Bencana dapat datang dan terjadi kapan saja," ucap Salim.
Bencana kebakaran beberapa kali melanda wilayah itu, dipicu musim kemarau panjang, termasuk kebakaran rumah maupun hutan, diantaranya kebakaran di areal hutan tanaman industri (HTI) yang pernah terjadi di daerah itu.
Salim berharap, pemda melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, memiliki perencanaan termasuk manajemen bencana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau kondisi darurat akibat bencana alam.
"Daerah kita harus siap dan dituntut mampu menghadapi bencana, mengingat beberapa kerawanan bencana alam di daerah ini, khususnya bencana kebakaran di musim kemarau," ujarnya.
DPRD berharap pemda intensif mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk penggiat lingkungan, organisasi kepemudaan, bahkan investor HTI, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui rencana kontingensi yang ada.
"Kita tidak ingin musibah kebakaran terjadi, namun jika hal itu sampai terjadi maka pemerintah daerah sudah punya langkah cepat menghadapi dan harus sedini mungkin mengantisipasinya," kata Salim.
Hal yang sama disampaikan anggota DPRD yang juga Wakil Ketua Komisi III, Lukum Diko.
Perencanaan paling strategis untuk mengantisipasi bencana, khususnya kebakaran, kata Lukum, adalah menganggarkan pembelian mobil pemadam kebakaran (damkar). "Daerah ini rawan bencana kebakaran, namun ironisnya kita tidak memiliki damkar," ujarnya.
Ia berharap, minimal tahun anggaran 2020 nanti, pemerintah daerah sudah melakukan pembelian mobil damkar. "Ajukan saja pada rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, DPRD akan mengawalnya pada pembahasan anggaran. Jika serius, saya yakin kita bisa memiliki sarana yang sangat mendesak diperlukan itu," ujar Lukum.
Ia mengaku prihatin, tingginya musibah kebakaran rumah penduduk namun daerah tidak memiliki damkar. "Jika hanya punya sumber daya manusia (SDM) saja, sama seperti makan sayur tanpa garam alias kurang lengkap rasanya," tuturnya.
Kondisi geografis di daerah itu, yaitu beberapa wilayah kecamatan yang jauh dari pusat ibu kota. Dia berharap daerah ini memiliki minimal empat unit mobil damkar agar bisa melayani dengan cepat dan merata, di pusat ibu kota, di bagian timur dan barat.*
DPRD Gorut berharap pemerintah daerah miliki program kontingensi bencana
Jumat, 9 Agustus 2019 15:30 WIB