Menkumham sesalkan pengibaran bendera "Bintang Kejora" di Papua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyesalkan pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi penyampaian pendapat di beberapa tempat di Papua dan di depan Istana Negara Jakarta beberapa hari lalu.

"Soal pengibaran itu kita sesalkan, karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara kita sebangsa dan setanah air. Yang kita harapkan, mari kita rukun kembali, mari kita bersatu kembali, itu yang penting," kata Yasonna di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Yasonna mengimbau kepada masyarakat Papua yang ingin menyampaikan aspirasi untuk melakukannya dengan tertib dan menahan diri untuk dengan bertindak anarki.

"Kita mengimbau saudara kita di Papua supaya tenang, jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Pemerintah akan bekerja keras untuk mencari solusi yang baik, dialog-dialog yang baik menangani masalah ini," katanya.



Yasonna mengatakan, pemerintah memberikan perhatian serius untuk mengatasi persoalan Papua tersebut sehingga semua masyarakat diminta untuk saling menahan diri supaya kondisi tidak semakin buruk.

"Presiden sudah memberikan perhatian yang sangat serius tentang masalah ini menugaskan Menko (Polhukam), Panglima (TNI) dan Kapolri untuk menangani masalah ini. Saya percaya ini bisa kita selesaikan dengan baik," ujarnya.

Rangkaian aksi massa terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat sebagai bentuk protes atas insiden rasial terhadap kelompok mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus lalu.

Pada Rabu (28/8), aksi massa juga digelar di seberang Istana Negara dengan disertai pengibaran beberapa bendera Bintang Kejora.